Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Joint Working Group (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Joint Working Group (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (29/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
Forum bilateral yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak untuk membahas berbagai isu penting di kawasan perbatasan, mulai dari sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur lintas batas hingga persoalan kemasyarakatan.
Pembukaan sidang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak, unsur Forkopimda Kalbar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Konsul Malaysia di Pontianak, serta ratusan delegasi dari Indonesia dan Malaysia.
Dalam sambutannya, Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa SOSEK MALINDO merupakan forum penting yang tidak hanya membahas satu sektor tertentu, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama.
“Yang dibahas dalam SOSEK MALINDO ini adalah berbagai bentuk kerja sama sosial, ekonomi, budaya hingga persoalan masyarakat di kawasan perbatasan. Intinya bagaimana hubungan antara Kalbar dan Sarawak semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat kedua wilayah,” ujarnya.
Menurut Krisantus, hubungan antara Kalimantan Barat dan Sarawak memiliki fondasi yang kuat karena didukung kesamaan budaya, sejarah, serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama. Karena itu, kerja sama yang sudah terbangun harus terus diperkuat demi menciptakan kemajuan bersama.
“Kita hanya dipisahkan oleh patok batas negara. Tanahnya satu, budayanya juga relatif sama. Karena itu momentum seperti ini harus terus dimanfaatkan agar hubungan kedua daerah semakin dekat dan semakin kuat,” tuturnya.
Wagub Kalbar menilai hubungan masyarakat kedua wilayah semakin erat seiring meningkatnya mobilitas lintas batas, termasuk setelah dibukanya kembali penerbangan langsung Pontianak–Kuching yang berdampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata.
“Sekarang kita melihat sendiri, setiap akhir pekan hotel-hotel di Kota Pontianak banyak dipenuhi warga Malaysia. Ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat kita sudah semakin erat. Tinggal bagaimana pemerintah memperkuat kerja sama agar manfaat ekonominya juga semakin besar,” ungkapnya.
Ia juga optimistis pengembangan kawasan perbatasan akan semakin maju dengan beroperasinya sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Temajuk yang segera diresmikan.
“Kita berharap dengan diresmikannya PLBN Temajuk nanti, kawasan itu bisa berkembang lebih cepat. Kita bisa membangun wilayah perbatasan bersama-sama. Jagoi Babang dari sisi Indonesia juga sudah selesai, tinggal penyelesaian dari pihak Malaysia,” katanya.
Terkait peluang perdagangan lintas batas, Krisantus menegaskan seluruh implementasi kerja sama tetap harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau menyangkut ekspor dan impor tentu akan kita kaji bersama. Pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat sebelum kerja sama itu dijalankan,” ujarnya.
Selain isu ekonomi, ia juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, termasuk masalah perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Malaysia yang membutuhkan solusi lintas sektor.
“Masalah perkawinan campuran memang ada dan perlu terus dicarikan solusi bersama, karena ini menyangkut administrasi kewarganegaraan dan tentu melibatkan pemerintah pusat, kementerian terkait serta imigrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, mengatakan Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah lama terjalin antara Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak.
Ia mengungkapkan, delegasi Negeri Sarawak yang hadir dalam sidang kali ini berjumlah 106 orang, sedangkan delegasi Kalimantan Barat mencapai 151 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, tenaga ahli, kementerian terkait hingga perwakilan dunia usaha.
“Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari kedua belah pihak untuk terus mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua wilayah,” kata Harisson.
Ia berharap seluruh pembahasan berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat segera diimplementasikan demi kemajuan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Harapan kami, seluruh pembahasan berlangsung dengan semangat saling menghormati, terbuka, dan menghasilkan keputusan yang dapat memperkuat hubungan kedua wilayah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” harapnya.
Selain agenda persidangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada delegasi Negeri Sarawak melalui kegiatan wisata dan budaya, seperti susur Sungai Kapuas, kunjungan ke Tugu Khatulistiwa, Rumah Caping Pontianak, hingga pertunjukan seni budaya khas Kalimantan Barat.
Di kesempatan yang sama, Ketua Klaster II JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak, Datu Ir. Ts. Awang Mohammad Fadillah Bin Awang Redzuan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Sarawak tengah mempersiapkan pembukaan Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027.
“Kami sedang dalam proses menyiapkan kantor dan sumber daya manusia. Kehadiran Sarawak Trade and Tourism Office bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata antara Sarawak dan Pontianak sehingga kerja sama yang sudah terjalin dapat semakin berkembang,” ujarnya.
Awang juga memastikan salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat perbatasan, yakni penanganan warga yang sakit maupun meninggal dunia lintas negara, telah berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama kedua pihak.
“Persoalan penghantaran pasien dan warga yang meninggal dunia telah kita selesaikan bersama. Kami berharap mekanisme ini dapat terus berjalan dengan baik. Apabila nanti muncul persoalan baru, kita akan kembali duduk bersama dengan Pemerintah Kalimantan Barat agar masalah tersebut tidak terulang lagi,” katanya.
Melalui Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO Tahun 2026, Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Berbagai kesepakatan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, memperlancar pelayanan masyarakat lintas batas, meningkatkan perdagangan dan pariwisata, serta mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan.[SK]
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)