Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, yang sekaligus mengukuhkan Duta Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) sebagai bagian dari penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus menjadi prioritas utama karena keluarga merupakan pondasi dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Fokus utama kita tentu bagaimana menyiapkan generasi emas tahun 2045 melalui keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Menurut Harisson, stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau menurut saya, penyebab paling mendasar stunting adalah kemiskinan. Selain itu, masih ada keterbatasan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi, mulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di masa depan. Menurutnya, anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
“Anak-anak kita harus tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Itu hanya bisa dicapai apabila kebutuhan gizinya terpenuhi sejak sebelum lahir hingga usia balita. Karena itu, edukasi kepada keluarga menjadi sangat penting,” tegasnya.
Harisson juga menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu strategi mendasar yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menekan prevalensi stunting. Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kalbar saat ini telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Syukur alhamdulillah angka kemiskinan di Kalbar sudah turun menjadi sekitar 6,6 persen. Ini menunjukkan berbagai program pengentasan kemiskinan mulai memberikan hasil. Namun pekerjaan kita belum selesai karena persoalan stunting masih harus kita tangani bersama,” ujarnya.
Selain itu, Harisson menyoroti masih adanya perbedaan data prevalensi stunting antara hasil pencatatan rutin daerah dengan hasil survei nasional. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar seluruh program intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata di lapangan.
“Data yang dilaporkan melalui sistem pencatatan rutin menunjukkan angka stunting sudah turun. Namun hasil survei dari Kementerian Kesehatan masih menunjukkan angka yang lebih tinggi. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harisson menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kalau ingin sebuah program berhasil, maka kita harus menggunakan pendekatan pentahelix. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, media, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat,” katanya.
Menurutnya, Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) merupakan salah satu contoh nyata semangat gotong royong dalam membantu keluarga yang berisiko mengalami stunting.
“Program Genting harus menjadi gerakan bersama. Kita perlu mengajak perusahaan, lembaga, organisasi sosial, tokoh masyarakat hingga individu yang memiliki kemampuan untuk ikut menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Dengan gotong royong, saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Sc., menyampaikan bahwa transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga semakin memperkuat posisi pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia nasional.
“Transformasi ini mempertegas bahwa pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, seluruh program prioritas kami diarahkan untuk memperkuat kualitas keluarga sejak dini,” ujarnya.
Nyigit mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat provinsi. Bahkan, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang telah menuntaskan dokumen tersebut secara penuh sebagai pedoman pembangunan kependudukan di daerah masing-masing.
Ia juga memaparkan capaian membanggakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) selama Semester I Tahun 2026. Kalimantan Barat berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan program tersebut.
“Alhamdulillah, Kalbar menjadi peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan Program Genting dengan 13.548 keluarga sasaran atau mencapai 116 persen. Kami berharap dengan dikukuhkannya para Duta Genting, partisipasi masyarakat dan dunia usaha akan semakin besar dalam membantu keluarga berisiko stunting,” ungkapnya.
Selain Program Genting, sejumlah program prioritas lainnya seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), dan Program Lansia Berdaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Meski demikian, BKKBN Kalbar masih terus mendorong peningkatan peserta KB baru, pelayanan KB pascapersalinan, serta pendampingan calon pengantin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (eLSimil).
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin menyamakan langkah, berbagi praktik baik, sekaligus menyusun strategi bersama agar capaian pembangunan keluarga, Program Bangga Kencana, dan percepatan penurunan stunting pada semester kedua tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal,” tutup Nyigit.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, organisasi perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari seluruh kabupaten/kota, mitra pembangunan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta para penyuluh KB se-Kalimantan Barat, baik secara luring maupun daring.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, Kalimantan Barat optimistis mampu mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas sebagai pondasi lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.[SK]
