Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARANUSANTARA/SK
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia.
Rakor digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Ria Norsan mengikuti kegiatan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Rakorsus membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program MBG, terutama dari sisi perizinan, pengawasan kesehatan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga keamanan pangan.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Salah satunya dengan mempercepat dan mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sedangkan Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program sekaligus pendataan anak yang menjadi penerima manfaat.
Tito mengatakan, keberadaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung sejumlah indikator pembangunan daerah, seperti penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Selain berdampak terhadap sektor kesehatan dan pendidikan, Tito menilai MBG juga dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.
Pelaksanaan program secara optimal berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan, serta menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia bahan pangan.
Penyerapan produk pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan MBG juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya melihat MBG sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, sekolah, dan orang tua siswa untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi gizi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme MBG semakin baik.
Di sisi lain, BGN terus melakukan penyempurnaan tata kelola program, terutama dalam aspek keamanan pangan guna mencegah terjadinya kasus keracunan.
Dalam rakor tersebut, BGN juga meluncurkan Radar MBG, sebuah layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG.
Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat turut menjadi perhatian. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk memastikan penerima manfaat MBG sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama seluruh pihak terkait agar implementasi MBG di Kalimantan Barat berjalan optimal.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat dan orang tua siswa.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Program MBG diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpg)
