Kubu Raya, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat di tengah musim kemarau. Seluruh unsur penanggulangan diminta bergerak cepat setiap kali ditemukan titik panas agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Krisantus mengatakan periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober. Berdasarkan pola kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, Agustus menjadi salah satu periode dengan tingkat kerawanan tertinggi.
“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus.
Menurutnya, kondisi geografis Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Selain kawasan hutan, terdapat wilayah gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Kebakaran di lahan gambut, kata Krisantus, tidak hanya terjadi di permukaan. Api dapat merambat hingga lapisan bawah tanah atau dikenal sebagai ground fire, sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan waktu lebih lama.
Kondisi tersebut juga berpotensi menghasilkan asap pekat yang dapat mengganggu kualitas udara, lingkungan, hingga kesehatan masyarakat.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemprov Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah mitigasi.
Patroli terpadu di wilayah rawan, pemantauan hotspot, deteksi dini, hingga pemadaman cepat terus dilakukan untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelasnya.
Meski demikian, Krisantus mengakui kondisi cuaca yang cenderung kering dan karakteristik lahan gambut masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian karhutla.
Karena itu, Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama melalui operasi udara, penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta pemenuhan kebutuhan air di lokasi yang mengalami kondisi darurat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tegas Krisantus.
BNPB: Jangan Tunggu Api Membesar
Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Barat harus dilakukan secara maksimal sejak api masih dalam skala kecil.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar tidak menunggu hingga kebakaran meningkat dan sulit dikendalikan.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki pengalaman menghadapi karhutla dengan dampak serius pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, sejumlah kejadian pernah menimbulkan korban jiwa, termasuk di Kabupaten Ketapang.
Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera direspons dengan tindakan nyata di lapangan. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Suharyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, hingga Satgas Darat dan Satgas Udara.
“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” pungkasnya.
BMKG: Enam Minggu Ke Depan Hujan Berpotensi Rendah
Ancaman karhutla semakin menjadi perhatian setelah BMKG Kalimantan Barat dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa dalam enam minggu ke depan belum terlihat potensi pembentukan awan yang signifikan.
Kondisi tersebut mengindikasikan curah hujan masih berpotensi rendah. Jika berlangsung cukup lama, kondisi lahan akan semakin kering dan risiko kebakaran meningkat.
Pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, serta masyarakat diminta tidak lengah. Pencegahan harus dilakukan melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI/Polri, Manggala Agni, Kepala BMKG Kalimantan Barat, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi periode rawan karhutla sepanjang musim kemarau 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa kecepatan merespons titik api, pencegahan sejak dini, kesiapan personel dan peralatan, serta kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana besar yang mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.[SK]
.jpg)
.jpeg)
