Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta seluruh unsur terkait meningkatkan langkah pencegahan dan mempercepat penanganan setiap titik api agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas..jpeg)
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta diikuti jajaran Forkopimda, BNPB, BPBD, TNI-Polri, BMKG, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan memaparkan kondisi terkini karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan terbakar telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan Kalbar sekitar 8,31 juta hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar juga telah meminta dukungan BNPB untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu upaya membantu mengendalikan kondisi cuaca dan mencegah karhutla semakin meluas.
Norsan menyebut dukungan TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
Menurut Norsan, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya terpadu untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, Norsan menilai pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat diminta bersama-sama menjaga agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
Norsan juga mengingatkan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurutnya, masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelasnya.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mencegah api keluar dari area pembakaran dan merambat ke lahan lain.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambah Norsan.
Dalam penanganan karhutla saat ini, sejumlah wilayah menjadi perhatian Pemprov Kalbar, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah.
Ketiga wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga membutuhkan kewaspadaan ekstra, terutama ketika kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penjalaran api.
Norsan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan koordinasi serta tidak menunggu api membesar untuk melakukan penanganan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Peningkatan kewaspadaan juga dilakukan karena kondisi musim kemarau dapat meningkatkan potensi kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Karhutla tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Karena itu, Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan karhutla.
Ria Norsan kembali menekankan bahwa setiap titik api harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpg)
