Sambas, Kalbar (Suara Nusantara) – Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pantai Arung Parak, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026).
Tinjau Jalan Serindang-Bukit Segoler di Sambas, Kemenko Infra Dorong Percepatan Infrastruktur di Beranda Terdepan Indonesia. SUARANUSANTARA/SK
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya dalam merespons kondisi abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Herzaky menjelaskan bahwa peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Awalnya usulan berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah kami melihat langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat, lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena abrasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil tinjauan, abrasi di kawasan Pantai Arung Parak mencapai hampir 20 meter per tahun. Kondisi ini terlihat dari semakin menyusutnya garis pantai serta hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan warga.
Menurut Herzaky, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam permukiman, fasilitas publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, dalam jangka panjang dapat mempengaruhi batas wilayah daratan Indonesia di kawasan perbatasan.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional karena Sambas merupakan wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia,” tegasnya.
Ia menambahkan, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai wajah depan Indonesia sehingga negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan dan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.
“Daerah perbatasan bukan halaman belakang, tetapi beranda depan bangsa,” ujarnya.
Herzaky juga menegaskan bahwa pembangunan pengaman pantai memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mendukung pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil peninjauan ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan penguatan usulan pembangunan.
Selanjutnya, hasil evaluasi lapangan akan dikoordinasikan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta pihak terkait untuk penyusunan dokumen teknis.
“Kami akan mengawal usulan ini agar mendapatkan perhatian yang memadai dan menghasilkan program yang tepat sasaran bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk menangani abrasi yang terjadi setiap tahun. Ia menyebutkan, garis pantai di wilayah tersebut terus tergerus hingga sekitar 20 meter per tahun.
“Kami berharap negara benar-benar hadir. Banyak rumah warga terancam, bahkan lahan terus berkurang setiap tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Desa Arung Parak Junaidi juga menyampaikan harapan masyarakat agar pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 750 meter dapat segera direalisasikan untuk melindungi permukiman warga dari ancaman abrasi yang semakin parah.
Dalam kunjungan tersebut, Herzaky turut didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta perangkat Desa Arung Parak.[SK]
.jpeg)
.jpg)
