Ketapang, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat. Krisis pasokan tersebut memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara stok Pertalite dan Pertamax di beberapa titik dilaporkan kosong karena masih menunggu pengiriman dari PT Pertamina Patra Niaga.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo (kiri) saat menemui pihak Pertamina Patra Niaga Kalbar pada Kamis (16/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
Sebagai langkah percepatan penanganan, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan surat resmi yang ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang. Surat yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 itu berisi permintaan agar seluruh pihak segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat distribusi sekaligus menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Dalam surat tersebut, Bupati menegaskan bahwa kelangkaan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, pelayanan publik, hingga kelancaran distribusi barang dan jasa di Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, penanganan cepat dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar roda perekonomian daerah tidak terganggu.
Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta PT Pertamina Patra Niaga segera menambah kuota pasokan serta mempercepat penyaluran BBM ke seluruh SPBU, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami kendala distribusi.
Selain itu, seluruh pengelola SPBU diminta memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan penyaluran BBM dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait hingga kondisi distribusi BBM kembali normal.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan selama proses normalisasi distribusi berlangsung.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga kebutuhan energi masyarakat kembali terpenuhi.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan ini hingga kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi. Kami ingin aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat segera kembali berjalan normal," tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Ketapang akan terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di daerah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Dengan langkah koordinatif yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap pasokan BBM segera kembali normal sehingga antrean di SPBU dapat terurai dan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha dapat terpenuhi tanpa kendala.[SK]
.jpeg)
.jpg)
