Pontianak, kalbar (Suara Nusantara) – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa yang mendesak peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Barat. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan dalam aksi di Bundaran Digulis, Pontianak, merupakan bagian dari perjuangan yang selama ini juga diperjuangkan DPRD Kalbar demi memperoleh porsi yang lebih adil dari hasil kekayaan daerah.
Anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat ditemui langsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jum’at (19/6/2026). SUARANUSANTARA/SK
Zulfydar menegaskan bahwa persoalan DBH menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menilai besaran dana yang diterima Kalbar saat ini masih belum sebanding dengan kontribusi daerah sebagai salah satu penghasil komoditas unggulan nasional, seperti kelapa sawit, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya.
“Saya sangat bangga kepada mahasiswa yang mengingatkan kepada kita semua terhadap bagi hasil DBH yang memang sangat minimal, hanya sekitar 1 persen,” ujar Zulfydar saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (19/6/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan DPRD Kalbar, nilai sumber daya yang dihasilkan daerah mencapai sekitar Rp31 triliun. Namun, dana yang kembali diterima melalui skema DBH pada tahun 2025 hanya berkisar Rp230 miliar.
“Kalau kami hitung dari Rp31 triliun, dana yang kami terima tahun 2025 sekitar Rp230 miliar. Jadi tidak sampai 1 persen,” katanya.
Menurut Zulfydar, pembahasan mengenai ketimpangan DBH sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD Kalbar sejak tahun lalu. Sebab, mekanisme pengelolaan DBH berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena bersumber dari pajak dan penerimaan negara yang dipungut secara nasional.
“Kami di DPRD sudah mulai membicarakan ini sejak tahun lalu, karena DBH ini pajaknya langsung dipotong di pusat,” ujarnya.
Sebagai salah satu langkah strategis, DPRD Kalbar mendorong percepatan optimalisasi Pelabuhan Kijing agar menjadi gerbang utama ekspor Kalimantan Barat. Dengan demikian, aktivitas ekspor komoditas daerah tidak lagi bergantung pada pelabuhan di provinsi lain sehingga potensi penerimaan daerah dapat lebih maksimal.
“Salah satu upaya kita adalah mempercepat Pelabuhan Kijing dan pelabuhan lainnya agar tidak lagi bergantung kepada provinsi lain,” jelasnya.
Selain memperkuat infrastruktur logistik, DPRD Kalbar juga terus memperjuangkan peningkatan persentase DBH yang diterima daerah. Menurut Zulfydar, seluruh elemen, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat, perlu bersatu dalam memperjuangkan hak Kalimantan Barat.
“Kita harus sama-sama berjuang. Kita sedang mencari mekanisme yang baik agar DBH yang diterima Kalbar bisa lebih besar,” tegasnya.
Ia menilai tuntutan mahasiswa terkait DBH tidak bertentangan dengan sikap DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebaliknya, semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah.
“Jadi saya kira apa yang diperjuangkan mahasiswa, kami sangat mendukung. Sejalan dengan pemerintah dan sejalan dengan DPRD,” katanya.
Terkait 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut, Zulfydar memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui komisi-komisi di DPRD Kalbar sesuai bidang masing-masing. Hasil pembahasan nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah pusat melalui jalur resmi.
“Enam belas tuntutan itu akan kami pilah ke komisi masing-masing dan dibahas sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang untuk membawa langsung aspirasi tersebut ke Jakarta, sebagaimana yang pernah dilakukan DPRD Kalbar dalam memperjuangkan berbagai kepentingan daerah sebelumnya.
“Nantinya kesimpulan pembahasan akan disampaikan Ketua DPRD kepada pemerintah pusat dan kepada Gubernur Kalimantan Barat,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Zulfydar mengaku memahami alasan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan daerah. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan representasi aspirasi masyarakat yang harus didengar dan diperhatikan oleh para pengambil kebijakan.
“Saya sangat mengerti bahwa apa yang disuarakan mahasiswa adalah suara masyarakat banyak. Karena itu kami memahami dan menghargai perjuangan tersebut,” tuturnya.
Ia menegaskan, gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, DPRD Kalbar mengaku terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan melalui aksi maupun forum-forum dialog lainnya.[SK]
(1).jpeg)
.jpeg)
