Gubernur Ria Norsan Temui Demonstran, Tegaskan Penanganan Konflik Air Upas dan Paparkan Capaian Pembangunan

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima aksi mahasiswa dalam penyampaian aspirasi, Senin (27/4/2026).SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, turun langsung menemui massa demonstran di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang klarifikasi terbuka pemerintah atas sejumlah isu strategis, mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga perkembangan pembangunan daerah.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan kondusif, Norsan menegaskan bahwa konflik di Air Upas tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipicu berbagai faktor kompleks seperti persaingan usaha, kecemburuan sosial, hingga adanya upaya provokasi di tengah masyarakat.

“Ini adalah masalah ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” tegasnya.

Terkait insiden pembakaran gudang, Gubernur mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut justru berdampak pada menurunnya angka pencurian kelapa sawit di wilayah itu. Saat ini, penanganan kasus telah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat. Dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu pelaku lainnya berinisial J masih dalam pengejaran aparat.

Menanggapi aspirasi soal infrastruktur, Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan selama masa kepemimpinannya sejak Februari 2024. Ia menyebut persentase jalan mantap di Kalbar meningkat dari 61 persen pada 2024 menjadi 65 persen per April 2026.

“Target kita pada 2029 adalah mencapai 80 persen jalan mantap. Memang ada keterbatasan dana dari pusat, namun kami terus berupaya melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Untuk menekan angka putus sekolah yang masih berada di angka 25 persen, Pemerintah Provinsi Kalbar akan melibatkan sektor swasta melalui penguatan pendidikan vokasi. Program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C juga akan diperluas bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Di hadapan para demonstran, Norsan menegaskan pentingnya dialog sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia juga meminta perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan secara tertulis agar dapat dikaji secara menyeluruh oleh instansi terkait.

“Kita cari jalan keluar bersama. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons berbagai isu strategis di Kalimantan Barat secara terbuka dan konstruktif.[SK]