Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) - Penjabat Gubernur Kalbar Harisson melantik lima Penjabat Sementara (PJs) Bupati di Kalbar, bertempat di Balai Betitih Kantor Gubernur, Selasa (24/9/2024).
Pelantikan ini dilakukan karena kepala daerah yang ada sedang cuti mengikuti kampanye Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Kelima Pjs itu diantaranya Dra. Marlyna, M.Si sebagai Pjs Bupati Sambas, Drs. H. Manto, M.Si sebagai Pjs Bupati Bengkayang, Frans Zeno, S.STP sebagai Pjs Bupati Sekadau, Ir. Herti Herawati sebagai Pjs Bupati Sambas, Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe sebagai Pjs Bupati Kapuas Hulu.
Sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan bahwa jika Bupati/Wakil Bupati atau Kepala Daerah yang akan mengikuti Kontestasi Pilkada maka melakukan cuti di luar tanggungan negara. Untuk itu, sebagai Penjabat Sementara ditunjuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua DPW LDII Kalbar Susanto mengucapkan selamat kepada lima pejabat yang telah dipercaya untuk menjalankan tugas tugas pemerintahan di lima kabupaten.
“Secara organisatoris, kami ucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Semoga diberikan kekuatan dan kemudahan sehingga jalannya pemerintahan bisa lebih baik,” ujarnya kepada awak media.
Dengan pelantikan itu diyakini jalannya pemerintahan tetap terjaga, termasuk dalam urusan pelayanan publik.
“Adanya pelantikan ini maka pelayanan publik diyakini tidak terganggu,” tegas dia.
Namun Susanto juga mengingatkan agar pelayanan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi tidak terganggu seiring pengangkatan Pjs ini.
“Kami mengingatkan dengan pengangkatan sejumlah pejabat di provinsi ini tidak menggangu pelayanan publik di provinsi. Ini yang mesti mendapatkan perhatian, karena pemerintah miliki fungsi pelayanan,” kata dia.
Terakhir, karena ini masuk tahapan kampanye, Susanto meminta agar kelima Pjs memastikan netralitas ASN di lingkungan Pemkab.
“Kelima Pjs mesti memberikan jaminan netralitas ASN dalam Pilkada. Jangan justru ada muatan politik praktis dalam menjalankan pemerintahan. Ini yang harus dihindari,” tegas Susanto. [SK]
.JPG)
.jpeg)
.jpeg)
