Melawi Terima Alokasi Bantuan Pusat Rp54 Miliar dan Banpres Rp1,6 Miliar

Data jembatan rusak di Melawi

Melawi, Kalbar (Suara Nusantara)– Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menerima alokasi Program Stimulan dan Bantuan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2026 sebesar Rp54 miliar. Selain itu, daerah tersebut juga memperoleh Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp1,6 miliar untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa seluruh program bantuan pemerintah harus diawasi secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Lasarus saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Rabu (21/10/2026). Kunjungannya disambut Wakil Bupati Melawi, Malin, dan dihadiri Sekretaris Daerah Paulus, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah persoalan pembangunan di Melawi, terutama kebutuhan infrastruktur yang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditambah kebijakan efisiensi anggaran, membuat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Lasarus mengatakan, Melawi menjadi salah satu daerah yang terus diperjuangkannya untuk mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur melalui Komisi V DPR RI.

“Dengan keterbatasan APBD Melawi, kami siap membantu melalui APBN untuk membantu pembangunan mendesak di Melawi. Melawi menjadi salah satu daerah prioritas saya setiap tahun dalam membawa kue pembangunan infrastruktur,” ujar Lasarus.

Pengawasan Bantuan Jadi Perhatian

Lasarus mengingatkan bahwa besarnya anggaran bantuan tidak cukup diukur dari nilai nominal yang dialokasikan. Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat dari hasil pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa diminta terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan setiap program bantuan agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan, memastikan kualitas pekerjaan pembangunan, serta menjamin penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, alokasi bantuan pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan setiap program dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga manfaat anggaran yang dikucurkan benar-benar dirasakan masyarakat. [SK]