 |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026) |
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu prioritas pembahasan, terutama menyusul terjadinya intrusi air laut yang memengaruhi kualitas sumber air baku Perumda Air Minum saat musim kemarau.
Menurut Edi, diperlukan kajian terhadap berbagai alternatif penanganan, mulai dari solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sumber air di Pontianak.
“Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” ujar Edi.
Selain mengatasi intrusi air laut, Pemkot Pontianak juga membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di wilayah Pontianak Utara. Penambahan kapasitas tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung operasional Sekolah Rakyat dan kawasan sekitarnya.
Di sektor transportasi, pembahasan mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Edi menegaskan, peningkatan infrastruktur jalan perlu disertai penyediaan fasilitas pendukung, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat agar tidak seluruhnya melintasi pusat kota. Rencana yang disampaikan meliputi pembangunan jalan tol atau jalan penghubung menuju kawasan Kijing dan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan angkutan berat yang melintasi Kota Pontianak.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, penanganan persoalan air baku membutuhkan kajian mendalam karena setiap alternatif memiliki karakteristik dan keterbatasan tersendiri.
Sejumlah opsi, seperti pembangunan waduk dan perpanjangan jaringan pipa, perlu dianalisis berdasarkan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat.
Syarif menjelaskan, kondisi geografis Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan air dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi aliran sungai membuat wilayah ini rentan terhadap intrusi air laut, terutama ketika kemarau berlangsung panjang dan curah hujan di wilayah hulu menurun.
“Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi faktor penting untuk memastikan rencana penanganan air baku dan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.
Syarif berharap pertemuan tersebut ditindaklanjuti melalui kajian teknis, penentuan prioritas pembangunan, penyusunan tahapan pelaksanaan, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dengan demikian, pembahasan mengenai persoalan air baku dan infrastruktur transportasi di Pontianak diharapkan dapat berlanjut menjadi program konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpg)
