Melawi, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus diperkuat seiring meningkatnya kebutuhan operasi di lapangan.
Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap. SUARANUSANTARA/SK
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, Pemkab Melawi telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp600 juta untuk mendukung penanganan Karhutla sepanjang 2026.
Anggaran tersebut disalurkan secara bertahap menyesuaikan perkembangan situasi dan kebutuhan operasional Satgas Karhutla di lapangan.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi Daniel mengatakan, dukungan BTT hingga saat ini telah diberikan dalam dua tahap.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suarakalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Pada tahap pertama, Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Dana tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam operasi penanganan Karhutla.
Di antaranya untuk mendukung insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, hingga pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti peralatan yang telah rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.
Namun, seiring meningkatnya intensitas dan cakupan penanganan Karhutla, kebutuhan operasional di lapangan ikut bertambah. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Melawi kembali mengalokasikan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Menurut Daniel, anggaran tahap kedua digunakan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung kebutuhan personel dan relawan yang terus bertambah.
Dana tersebut juga menopang operasional penanganan di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM, serta perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Daniel menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan dukungan yang jauh lebih luas daripada sekadar menyediakan peralatan pemadam.
Wilayah Kabupaten Melawi yang luas dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan dukungan operasional yang tidak sedikit.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.
Penanganan Karhutla juga melibatkan banyak unsur lintas sektor, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” katanya.
Menurut Daniel, dukungan BTT tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi prioritas yang harus mendapatkan dukungan.
Kenaikan alokasi dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Daniel menegaskan Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi Karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa dan kecamatan, relawan serta masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando dan dukungan dasar operasional berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan pengendalian Karhutla sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur yang berada di lapangan.
Di sisi lain, Daniel memastikan penggunaan anggaran BTT dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyebut prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel menjelaskan, angka Rp600 juta merupakan dukungan BTT yang diberikan Pemkab Melawi kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan Karhutla secara keseluruhan juga melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, dukungan penanganan Karhutla tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran pemerintah daerah, tetapi juga dari mobilisasi personel, kendaraan, peralatan dan sumber daya lintas sektor yang setiap hari bekerja di lapangan.
Di akhir keterangannya, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus berjibaku menangani Karhutla.
Menurutnya, para petugas di garis depan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas dan asap, jarak tempuh yang jauh hingga risiko keselamatan selama menjalankan operasi pemadaman.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Daniel menambahkan, Pemkab Melawi akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan Karhutla. Apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
