Gubernur Ria Norsan Perkuat Sinergi Fiskal dengan Kemenkeu, Dorong APBN-APBD Lebih Berdampak bagi Masyarakat

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026). SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan Kemenkeu, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, mempercepat penyaluran transfer ke daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ria Norsan mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak sekadar memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong peningkatan penerimaan daerah dan negara, termasuk melalui penguatan sektor perpajakan serta kepabeanan.

Pada saat yang sama, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat waktu dan optimal.

“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.

Ria Norsan menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ia menyebut APBN dan APBD merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian daerah. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah bersama jajaran Kemenkeu juga membahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026.

Selain realisasi anggaran, pembahasan turut diarahkan pada strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah dan peningkatan investasi.

Ria Norsan berharap koordinasi antara Pemprov Kalbar dan Kemenkeu tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, sekaligus mempercepat penyelesaian ketika persoalan muncul di lapangan.

“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Penguatan sinergi fiskal tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan anggaran yang semakin efektif, sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis Kalimantan Barat.

Bagi Pemprov Kalbar, keberhasilan pengelolaan fiskal pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.[SK]