Mempawah, Kalbar (Suara Nusantara) – Polemik video viral yang melibatkan oknum guru SMKN 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, masih bergulir. Selain munculnya klarifikasi pihak sekolah dan komite terkait aksi siswa, penanganan terhadap dua guru yang menjadi sorotan kini disebut telah ditangani Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua Komite SMKN 1 Mempawah Hilir Aidi Matsyah, Waka Kurikulum Mahfudin dan Kepala TU Retno Tri Endah saat memberikan keterangan pers, Rabu (26/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Ketua Komite SMKN 1 Mempawah Hilir, Aidi Matsyah, menegaskan pihak sekolah maupun komite tidak pernah merencanakan ataupun menggerakkan aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah siswa.
Menurut Aidi, sejak awal pihak sekolah justru berupaya mencegah agar aksi tersebut tidak berkembang menjadi demonstrasi. Para siswa diarahkan untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme audiensi.
“Tidak benar kalau sekolah dan komite merencanakan atau menggerakkan demo. Yang terjadi itu spontan,” tegas Aidi saat memberikan klarifikasi di SMKN 1 Mempawah Hilir, Rabu (26/8/2026).
Aidi menjelaskan, video yang menjadi sumber polemik telah beredar dan viral di media sosial selama kurang lebih satu pekan. Peredaran video tersebut kemudian memunculkan berbagai isu di kalangan siswa maupun orang tua, termasuk kabar mengenai rencana aksi pada Senin.
Pihak sekolah, kata dia, telah mengetahui adanya rencana tersebut sejak malam sebelumnya. Sejumlah unsur sekolah kemudian melakukan pembicaraan untuk mencari langkah antisipasi agar aspirasi siswa dapat disampaikan melalui jalur yang lebih tertib.
Aidi mengaku kemudian menerima permintaan dari sejumlah siswa untuk mendampingi mereka menyampaikan aspirasi.
Pendampingan tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, tidak anarkis dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
“Anak-anak mau audiensi, kemudian minta saya mendampingi. Maksud kami supaya tidak terjadi demo dan audiensinya berlangsung dengan sopan, tidak emosi, serta keamanan tetap dijaga,” jelasnya.
Menurut Aidi, pada awalnya hanya sekitar empat siswa yang datang dan menyampaikan keinginan untuk melakukan audiensi. Mereka kemudian diarahkan untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ketua Komite sebelum bertemu pihak sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, para siswa menyampaikan aspirasi agar guru yang dikaitkan dengan video viral tidak lagi mengajar di SMKN 1 Mempawah Hilir.
Aidi menyatakan bersedia mendampingi para siswa dengan syarat aspirasi disampaikan secara tertib tanpa tindakan anarkis.
Namun, kondisi berubah ketika mereka tiba di lingkungan sekolah. Aidi mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa jumlah siswa yang berkumpul telah cukup banyak.
“Saya tidak tahu kalau sampai di sekolah sudah ramai. Saya datang untuk mendampingi audiensi. Tidak pernah ada perintah atau izin dari sekolah maupun komite untuk melakukan demo,” katanya.
Meski demikian, Aidi tetap memilih mendampingi siswa agar situasi tetap aman dan penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan.
Ia kemudian mengarahkan siswa untuk tetap tenang dan membawa persoalan tersebut ke ruang audiensi bersama pihak sekolah dan perwakilan siswa.
“Jadi di sini saya tegaskan bahwa tidak benar saya selaku Ketua Komite yang menggalang para siswa untuk berunjuk rasa,” ungkap Aidi.
Waka Kurikulum SMKN 1 Mempawah Hilir, Mahfudin, membenarkan penjelasan Ketua Komite. Ia menegaskan pihak sekolah sejak awal justru berupaya meredam situasi dan mengarahkan siswa agar tidak melakukan aksi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, sejumlah unsur sekolah telah melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi persoalan tersebut.
Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk menjaga keamanan sekolah, tetapi juga melindungi kepentingan siswa.
“Kalau terjadi demo, akibatnya bisa lebih luas dan berimplikasi tidak baik terhadap sekolah maupun anak-anak kita,” ujarnya.
Pihak sekolah kemudian menyepakati bahwa apabila siswa ingin menyampaikan aspirasi, penyampaiannya dilakukan melalui audiensi. Ketua Komite juga dihubungi untuk memberikan pendampingan.
Mahfudin menegaskan sekolah tidak pernah menyusun maupun menginstruksikan aksi demonstrasi.
Sejak muncul informasi mengenai rencana aksi, pihak sekolah melakukan pemantauan dan berusaha mengarahkan siswa agar memilih forum dialog sebagai jalan penyelesaian.
Situasi kembali berkembang pada Rabu pagi ketika sejumlah siswa yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) datang ke sekolah dan meminta keterangan dari pihak sekolah.
Pihak sekolah kemudian menghubungi Ketua Komite untuk mendampingi proses penyampaian aspirasi tersebut.
Langkah itu diambil agar persoalan tidak berkembang menjadi aksi yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha SMKN 1 Mempawah Hilir, Retno Tri Endah, mengatakan penanganan terhadap persoalan dua guru yang menjadi sorotan telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini sudah ditangani Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar. Beberapa pihak juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Retno.
Ia menyebut proses penanganan masih berjalan. Berdasarkan informasi sementara yang diterima pihak sekolah, kedua guru tersebut kemungkinan akan ditempatkan atau dititipkan untuk mengajar di sekolah lain di luar wilayah Mempawah dan Pontianak.
Namun, Retno menegaskan informasi tersebut belum menjadi keputusan resmi.
“Informasinya sementara akan dititipkan ke sekolah lain di luar Mempawah dan Pontianak, tetapi belum resmi,” ujarnya.
Retno menjelaskan, status kedua guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat mekanisme penanganannya berbeda dengan guru berstatus PNS.
Menurutnya, tidak terdapat mekanisme mutasi seperti pada ASN berstatus PNS. Karena itu, salah satu opsi yang tengah dibicarakan adalah penempatan sementara atau penitipan mengajar di sekolah lain.
“Karena statusnya P3K, jadi bukan mutasi. Kalau memang nanti diputuskan, mereka dititipkan ke sekolah lain,” jelasnya.
Kemungkinan penempatan kedua guru di sekolah lain juga disebut berkaitan dengan kondisi pembelajaran di SMKN 1 Mempawah Hilir setelah polemik mencuat.
Retno mengatakan, apabila kedua guru tetap mengajar di sekolah tersebut, dikhawatirkan dapat memengaruhi suasana belajar dan kondisi psikologis siswa.
“Dari pihak provinsi sudah memikirkan hal itu. Untuk di SMKN 1 Mempawah Hilir sudah tidak memungkinkan keduanya mengajar mengingat adanya permasalahan ini. Dikhawatirkan mengganggu psikis siswa-siswi di sini,” ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian karena kedua guru yang tengah menjadi sorotan mengampu mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan nilai kebangsaan, yakni Pendidikan Agama serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Hingga kini, proses penanganan masih berada di ranah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Pihak sekolah menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan resmi terkait langkah selanjutnya terhadap kedua guru tersebut.
Sementara itu, pihak sekolah dan komite berharap persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan kondusif serta kepentingan siswa tetap menjadi prioritas.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
