Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Peran penyuluh pertanian dinilai semakin strategis dalam memperkuat ketahanan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Barat. Di tengah perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika pasar, hingga keterbatasan sumber daya, penyuluh menjadi garda terdepan yang mendampingi petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Pelantikan pengurus Perhiptani Kalbar yang dilaksanakan di Pendopo Gubernu Kalbar, Senin (31/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kalimantan Barat, Jainal Abidin, menegaskan pertanian tidak sekadar berbicara mengenai produksi pangan, tetapi menyangkut kehidupan, masa depan, dan kedaulatan bangsa.
“Pertanian bukan hanya tentang menghasilkan pangan, pertanian adalah tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang kedaulatan sebuah bangsa. Dan penyuluh pertanian adalah ujung tombak masa depan kedaulatan pangan kita,” kata Jainal, Senin (31/8/2026), usai pelantikan pengurus DPW Perhiptani Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar.
Pelantikan tersebut dihadiri Asisten I Setda Kalbar yang mewakili Gubernur Kalbar, Ketua DPP Perhiptani Isran Noor, jajaran Forkopimda, serta sejumlah tokoh dan penggiat pertanian di Kalimantan Barat.
Jainal mengatakan, di balik upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani terdapat peran penyuluh yang secara konsisten hadir di tengah masyarakat. Penyuluh tidak hanya memberikan informasi mengenai teknik pertanian, tetapi juga menjadi pendamping dan penggerak perubahan di tingkat petani.
“Perhiptani hadir sebagai wadah profesi, ruang belajar, sekaligus kekuatan bersama para penyuluh untuk terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Perhiptani Kalbar juga memiliki peran dalam memperkuat sinergi antara penyuluh, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Hal itu dinilai penting mengingat tantangan sektor pertanian semakin kompleks. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, keterbatasan akses informasi, perubahan pasar, serta kebutuhan regenerasi petani menuntut penyuluh untuk terus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi.
“Penyuluh pertanian bukan hanya menyampaikan teknologi. Lebih dari itu, penyuluh adalah jembatan pengetahuan, pendamping petani, penggerak perubahan, dan penghubung berbagai sumber daya untuk kemajuan pertanian,” jelas Jainal.
Namun, penguatan peran penyuluh masih menghadapi persoalan dari sisi jumlah. Jainal mengungkapkan rasio penyuluh dengan jumlah desa di Kalbar belum ideal. Padahal, secara regulasi terdapat amanah satu desa satu penyuluh.
“Masih ada satu penyuluh yang mendampingi dua sampai tiga desa. Tentunya diharapkan ke depan kebutuhan penyuluh di tiap desa bisa terpenuhi,” katanya.
Seiring kewenangan penyuluh yang kini berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Jainal juga berharap dukungan fasilitas kerja bagi para penyuluh dapat ditingkatkan.
Ia menilai fasilitas yang memadai akan membantu penyuluh menjalankan tugas secara lebih efektif, terutama dalam mendampingi petani di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki cakupan geografis luas.
“Berharap ke depan Kementerian Pertanian lebih memperhatikan fasilitas kerja penyuluh, karena sedikit banyak fasilitas yang baik akan meningkatkan kinerja penyuluh di lapangan,” ucapnya.
Jainal menegaskan, memperkuat penyuluh berarti memperkuat petani. Karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh, akses teknologi dan informasi, pengembangan jejaring, serta ruang kolaborasi harus menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk masa depan pangan.
“Penyuluh terus bergerak bersama petani untuk pertanian yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kedaulatan pangan tidak dibangun sendiri, ia tumbuh dari pengetahuan, kerja bersama, dan keberpihakan kepada petani,” pungkasnya.
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kementerian Pertanian, Anjar Suprapto, mengatakan pemerintah saat ini fokus mendorong swasembada pangan berkelanjutan melalui sejumlah program strategis.
Program tersebut antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan melalui pengelolaan tata air dan mekanisasi untuk menjadikan lahan rawa lebih produktif, brigade pangan untuk memperkuat manajemen produksi dari hulu hingga hilir, serta pengembangan model pertanian modern.
“Ada cetak sawah, optimasi lahan melalui tata air dan mekanisasi lahan rawa jadi produktif, brigade pangan untuk memastikan manajemen produksi hulu ke hilir, juga pertanian modern model untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Menurut Anjar, seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi petani. Karena itu, peran penyuluh juga perlu diperluas, bukan hanya mendampingi petani dalam kegiatan usaha tani, tetapi mendorong mereka menjadi agropreneur yang mampu memanfaatkan teknologi dan memiliki akses terhadap kepastian pasar.
“Perhiptani Kalbar sudah memulai itu dengan membuat platform untuk akses pasar dan ini pencapaian besar organisasi untuk mendukung petani menjadi agropreneur,” katanya.
Ketua Umum Perhiptani, H Isran Noor, menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai masih perlu memperkuat produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita belum swasembada pangan, kita baru swasembada beras karena pangan tidak hanya karbohidrat, ada juga protein. Jika semua tersedia dan terpenuhi baru kita bisa sebut swasembada pangan,” jelas Isran.
Ia menyebut tantangan yang dihadapi penyuluh saat ini semakin berat, salah satunya akibat kondisi cuaca dan kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino.
“ Kondisi perubahan iklim ditambah kondisi keterbatasan anggaran menyebabkan kerja penyuluh semakin berat,” ujarnya.
Isran berharap para penyuluh tetap mampu menjalankan tugas secara optimal dan terus berbagi pengetahuan dengan petani untuk meningkatkan kemampuan serta produktivitas usaha tani.
Anggota DPR RI, Daniel Johan, menegaskan keberadaan penyuluh memiliki posisi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tanpa penyuluh tidak ada kedaulatan pangan, tidak ada transformasi teknologi, tidak ada kesejahteraan yang diharapkan dari usaha tani,” tegasnya.
Daniel mendorong agar pemerintah memperkuat status dan jumlah penyuluh. Salah satunya melalui usulan agar penyuluh berstatus PPPK dapat diangkat menjadi PNS serta penambahan jumlah tenaga penyuluh.
“Bantu untuk yang pertama buatkan usulan agar penyuluh PPPK diangkat jadi PNS dan usulan lainnya agar jumlah penyuluh ditambah sehingga rasio satu desa satu penyuluh di Kalbar bisa terpenuhi,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten I Setda Kalbar, Y. Anthonius R, meminta Perhiptani terus bergerak dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.
Menurutnya, penyuluh merupakan jembatan penting antara pemerintah dan petani. Berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan akses pasar dapat tersampaikan secara efektif melalui peran penyuluh.
“Penyuluh adalah jembatan antara pemerintah dengan petani. Upaya mendorong produktivitas, nilai tambah dan akses pasar yang diharapkan pemerintah, tersampaikan melalui penyuluh,” jelasnya.
Ia menilai tantangan pertanian ke depan semakin kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi seperti Perhiptani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan.
“Saya berpesan kepada Perhiptani untuk hadirkan manfaat nyata keberadaan penyuluh bagi petani, agar ekonomi dan pertanian kita semakin maju dan mandiri,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
