Hotspot Kalbar Melonjak Jadi 859 Titik, Menhut dan Kepala BNPB Segera ke Pontianak

Sebarkan:

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat. Padahal, sebelumnya tren hotspot di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional sempat mengalami penurunan. Kondisi terbaru membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi fokus utama pemerintah. SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Tren titik panas atau hotspot di Kalbar dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan peningkatan tersebut membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi wilayah prioritas dalam upaya pengendalian karhutla secara nasional.

“Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).

Lonjakan titik panas tersebut mendorong pemerintah pusat untuk kembali memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah yang terdampak.

Sebagai langkah cepat, Antoni mengatakan dirinya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto akan bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Keduanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, termasuk Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam, untuk mengevaluasi perkembangan karhutla sekaligus menyusun langkah mitigasi lanjutan.

“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” jelas Antoni.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk memastikan upaya penanganan tidak hanya mampu menekan jumlah hotspot, tetapi juga fire spot yang telah melalui proses verifikasi di lapangan.

“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.

Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September 2026, Kalimantan Barat mencatat kenaikan hotspot paling signifikan.

Jumlah hotspot di Kalbar melonjak dari sebelumnya 273 titik menjadi 859 titik. Artinya, terjadi penambahan sebanyak 586 titik dalam data tersebut.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot di provinsi tersebut meningkat dari 253 titik menjadi 623 titik.

Peningkatan juga tercatat di sejumlah provinsi lain yang masuk dalam prioritas penanganan karhutla. Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari 20 menjadi 89 titik, sedangkan Kalimantan Selatan meningkat dari 22 menjadi 73 titik.

Sementara itu, Riau masih tercatat nol hotspot. Jambi yang sebelumnya juga tercatat nol titik mengalami kenaikan menjadi empat titik.

Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan hotspot perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.

Antoni mengingatkan penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan tinggi dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah juga terus mencermati kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Ia menyebut puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan kerawanan kebakaran di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta tidak mengendurkan upaya pencegahan dan mitigasi, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.

Koordinasi antarlembaga, pemantauan titik panas, deteksi dini, serta percepatan penanganan di lapangan dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah titik api berkembang dan meluas.

Antoni menegaskan, perkembangan hotspot dan fire spot yang telah diverifikasi akan terus menjadi indikator yang dipantau pemerintah dalam penanganan karhutla nasional.

Dengan kembali meningkatnya hotspot di Kalbar dan Kalteng, kunjungan Menhut bersama Kepala BNPB ke Pontianak menjadi bagian dari upaya memperkuat kembali barisan penanganan karhutla agar kebakaran dapat dikendalikan dan dampak asap terhadap masyarakat bisa ditekan.[SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini