Kubu Raya, Kalbar (Suara Nusantara) – Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio. SUARANUSANTARA/SK
Perdebatan terjadi ketika Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla di lapangan. Pertanyaan tersebut kemudian mendapat respons dari massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.
“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi.
“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.
Norsan kemudian kembali memastikan apakah mahasiswa terlibat langsung dalam upaya pemadaman api.
“Memadamkan api?” tanyanya.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka telah turun ke sejumlah lokasi untuk membantu penanganan karhutla selama tiga hingga empat hari terakhir.
Suasana dialog semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menilai aktivitas mahasiswa di lapangan semestinya diketahui pemerintah melalui berbagai pemberitaan maupun media sosial.
“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, menyampaikan desakan agar pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas terhadap karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Ia bahkan meminta pemerintah pusat menetapkan karhutla di Kalbar sebagai bencana nasional agar penanganannya mendapatkan dukungan dan sumber daya yang lebih besar.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.
Menurut Syahrifal, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan luasnya kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber daya yang dihadapi masyarakat dan relawan dalam melakukan pemadaman.
Sejumlah kendala yang disebut masih dihadapi antara lain sulitnya memperoleh akses air, keterbatasan peralatan pemadaman serta kebutuhan logistik bagi relawan yang terlibat langsung di lapangan.
“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah administratif dengan menetapkan status siaga darurat karhutla.
“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi karhutla dan kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kalbar.
Aliansi Kalbar Merdeka juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Selain meminta status karhutla Kalbar ditingkatkan menjadi bencana nasional, mahasiswa mendesak Menteri Kehutanan memberikan solusi konkret untuk memperkuat mitigasi dan penanganan karhutla.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan. Mereka mendesak setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk diproses serta diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.
Tuntutan tersebut mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap penanganan karhutla yang dinilai membutuhkan langkah lebih konkret, terutama di tengah kondisi kemarau dan sulitnya pemadaman di sejumlah lokasi.
Sementara itu, terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyerahkan bantuan.
Namun, rencana kedatangan tersebut menghadapi kendala akibat kondisi jarak pandang di sekitar Bandara Supadio yang tidak memungkinkan pesawat mendarat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak langsung kabut asap yang saat ini menyelimuti wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera diperkuat sehingga penanganan karhutla, pemenuhan kebutuhan logistik, serta upaya perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal.
Di sisi lain, aksi mahasiswa menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, relawan, dunia usaha, serta seluruh elemen sipil untuk mencegah kebakaran semakin meluas.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
