Mempawah, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi menimbulkan bencana asap. Seluruh unsur lintas sektor diminta bergerak cepat, terpadu, dan terukur sejak tanda-tanda kebakaran terdeteksi..jpg)
Bupati Mempawah Erlina bersama Staf Ahli KSAD Brigjen TNI Washington Simanjuntak dan jajaran Forkopimda mengecek sarana prasarana penanganan karhutla di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Mempawah Erlina saat memimpin Apel Siaga dan Gelar Pasukan Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (26/8/2026).
Apel menjadi momentum konsolidasi kekuatan untuk memastikan kesiapan personel, armada, sarana dan prasarana apabila terjadi kebakaran. Puluhan kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan roda empat milik TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pihak swasta turut digelar dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan itu dihadiri Staf Ahli KSAD Brigadir Jenderal TNI Washington Simanjuntak, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, Sekretaris Daerah Abdul Malik, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan batalyon TNI di wilayah Mempawah, BPBD, pemadam kebakaran swasta, Tagana, KPH, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, relawan serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Erlina menegaskan apel siaga bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi langkah nyata untuk mencegah Karhutla berkembang menjadi bencana yang mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas sosial dan perekonomian.
“Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Ini adalah ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan yang harus dicegah, dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” tegas Erlina.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, luas Karhutla di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 38.310,86 hektare. Sementara di Kabupaten Mempawah, luas lahan yang terdampak Karhutla tercatat sekitar 6.144 hektare.
Besarnya luasan tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman, tetapi juga memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
Erlina meminta seluruh jajaran menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 untuk memantau sekaligus mengoordinasikan penanganan Karhutla.
Arahan tersebut menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu melalui penguatan operasi darat dan udara, kesiapan personel serta peralatan, hingga peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait.
“Jangan menunggu hotspot berkembang menjadi titik api, kemudian menjadi kebakaran yang lebih besar. Tindakan dini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Untuk itu, BPBD, pemadam kebakaran, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat peduli api serta relawan diminta memperkuat patroli dan pemantauan di kawasan yang rawan terbakar.
Setiap informasi mengenai hotspot maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan prinsip cepat, tepat, terpadu dan terukur.
Pemerintah desa juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan. Menurut Erlina, pencegahan harus menjadi garda terdepan sebelum api meluas dan semakin sulit dikendalikan.
Tak hanya pemerintah dan aparat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Mempawah juga diminta meningkatkan tanggung jawab dalam pencegahan Karhutla. Perusahaan harus memastikan sarana dan prasarana pemadaman di wilayah kerjanya selalu tersedia dan siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Di tengah ancaman asap, Erlina turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat. Koordinasi dengan sektor kesehatan harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak buruk asap, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat dengan gangguan kesehatan.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar aturan juga harus terus dilakukan.
“Penjagaan, pemadaman, edukasi dan penegakan hukum harus berjalan bersama-sama,” katanya.
Erlina menegaskan, ukuran kesiapsiagaan tidak hanya dilihat dari jumlah personel yang mengikuti apel maupun armada yang dipamerkan. Kesiapan sesungguhnya adalah kemampuan seluruh unsur untuk segera bergerak ketika ancaman kebakaran muncul.
“Cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah ikut mengambil bagian dalam pencegahan Karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan hotspot, titik api maupun potensi kebakaran.
Dari Apel Siaga di halaman Kantor Bupati Mempawah tersebut, pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama. Deteksi dini, kecepatan respons, kesiapan peralatan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar ancaman kebakaran tidak berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.
Apel ditutup dengan apresiasi Bupati Erlina kepada seluruh personel dan stakeholder yang selama ini turut berperan dalam mencegah serta menangani Karhutla di Kabupaten Mempawah.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
