Kubu Raya, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
Dalam forum strategis tersebut, Sukiryanto memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Kubu Raya melalui implementasi Strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Kalimantan Barat, Kubu Raya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat regional. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan guna mendukung ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemkab Kubu Raya mengoptimalkan berbagai program peningkatan produksi pangan melalui gerakan menanam dan penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat. Bantuan tersebut meliputi benih unggul, bibit tanaman, pakan ternak, hingga sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
Di sisi lain, upaya menjaga keterjangkauan harga terus dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Tidak hanya itu, Pemkab Kubu Raya juga menaruh perhatian besar pada kelancaran distribusi barang. Berbagai pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat terus dilakukan guna memperlancar arus distribusi kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat.
Sementara pada aspek komunikasi efektif, koordinasi lintas sektor terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala dan sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta perangkat daerah terkait. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan pengendalian inflasi berjalan selaras dan tepat sasaran.
Meski berbagai program telah dijalankan, Sukiryanto mengakui keterbatasan ruang fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program pengendalian inflasi.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID tersebut, Sukiryanto meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi terkait pola kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendanaan program pengendalian inflasi di daerah.
Ia menilai sinergi antarpemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui skema pembiayaan bersama, sehingga upaya pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Melalui penguatan Strategi 4K dan dorongan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kubu Raya berharap mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak gejolak inflasi yang dapat memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)