Mempawah, Kalbar (Suara Nusantara) – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Mempawah melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Kabid Gakum dan Kepatuhan Internal Kanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Barat Azriyal Zam dan Kakanim Kelas III Non TPI Mempawah Hartono di momen pembentukan TIMPORA Kabupaten Mempawah, Senin (27/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
Pembentukan TIMPORA Kabupaten Mempawah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Patoka, Sungai Pinyuh, Senin (27/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan orang asing di daerah.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Azriyal Zam. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan orang asing yang efektif, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat serta tepat,” ujar Azriyal Zam.
Menurutnya, koordinasi yang solid antarinstansi akan mempercepat pertukaran informasi serta memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah Hartono beserta jajaran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mempawah, perwakilan instansi vertikal, serta seluruh camat se-Kabupaten Mempawah.
Kehadiran para camat dinilai sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah. Dengan keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, sistem deteksi dini terhadap keberadaan maupun aktivitas warga negara asing diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pembentukan struktur keanggotaan TIMPORA Kabupaten Mempawah, penyusunan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi, hingga langkah-langkah penanganan terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan warga negara asing.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Hartono, mengatakan bahwa pembentukan TIMPORA merupakan langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan orang asing dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait.
“Melalui TIMPORA, kami berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan seluruh unsur pemerintah dan aparat terkait. Kolaborasi ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian,” ujarnya.
Hartono menambahkan, keberadaan TIMPORA juga menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam menyatukan langkah berbagai instansi guna memastikan setiap aktivitas warga negara asing di wilayah Kabupaten Mempawah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Pembentukan TIMPORA menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Kabupaten Mempawah yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian hingga ke tingkat kecamatan,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya TIMPORA Kabupaten Mempawah, diharapkan sistem pengawasan orang asing dapat berjalan lebih terintegrasi, profesional, dan responsif. Sinergi yang terbangun antarinstansi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di Kabupaten Mempawah.[SK]
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
