Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada meski inflasi Kalbar masih berada dalam kondisi terkendali.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
HLM tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Dalam arahannya, Ria Norsan mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, inflasi year-on-year Kalimantan Barat berada di angka 2,24 persen, masih berada dalam rentang target inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen.
"Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah," ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga harus mampu memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan yang cukup, dan distribusi yang lancar.
Ia menegaskan, setiap daerah di Kalimantan Barat memiliki karakteristik inflasi yang berbeda sehingga diperlukan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
"Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus mengoptimalkan implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Selain itu, ia mengingatkan sejumlah potensi risiko yang harus diantisipasi pada semester kedua tahun 2026, mulai dari kendala logistik, kondisi infrastruktur transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat cuaca, hingga dampak perubahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas terhadap stabilitas harga.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Gubernur meminta dukungan penuh dari Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait agar terus memperkuat koordinasi dalam menjamin ketersediaan komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.
"Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung," pesannya.
Ria Norsan menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat berhasil melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat.
"Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saichudin memaparkan sejumlah komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Menurutnya, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir, sedangkan ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami kenaikan harga hingga lima kali.
"Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama," ungkap Saichudin.
Selain itu, komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi juga masih menjadi penyumbang utama inflasi di berbagai daerah.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami kenaikan harga secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi serupa mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring perubahan musim panen.
Saichudin juga mengungkapkan hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen, sementara margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen. Adapun margin distribusi daging sapi tercatat sebesar 21,82 persen.
"Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saichudin menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalimantan Barat yang hingga saat ini telah mencapai 50,26 persen.
"Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial," tutupnya.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi berbagai potensi risiko inflasi demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpg)
