Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, melontarkan pernyataan tegas terkait dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026), ia menyebut pelaku korupsi yang menyalahgunakan program untuk kepentingan masyarakat tersebut layak dijatuhi hukuman mati..jpeg)
tua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Rasmidi, saat hadir pada aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026). SURANUSANTARA/SK
Pernyataan itu disampaikan saat Rasmidi menemui massa aksi yang menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk desakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam penyalurannya.
Menanggapi kasus yang tengah bergulir, Rasmidi menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Ia meminta agar setiap pihak yang terbukti terlibat diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sudah ada tersangkanya. Sudah menjadi kewenangan aparat hukum,” kata Rasmidi di hadapan massa aksi.
Menurutnya, praktik korupsi yang terjadi dalam program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi.
“Harusnya menurut saya, itu hukumannya mati. Tidak tahulah masalah apa yang terjadi di Indonesia ini,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan korupsi MBG, Rasmidi juga menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Ia mengaku memahami keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, namun menegaskan bahwa DPRD Kalbar tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Besok saya stop itu MBG. Tapi kami tidak punya kekuasaan itu,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan DPRD Kalbar tetap membuka ruang dialog dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Tapi kita dengar ya. Betul, saya juga sepakat soal itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rasmidi juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut menjadi salah satu isu yang disuarakan mahasiswa. Menurutnya, Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam masih belum memperoleh porsi yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kalbar selama ini terus memperjuangkan peningkatan alokasi DBH kepada pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ini sampai menampar meja dengan kementerian, masa Kalimantan Barat daerah penghasil sawit, tambang, tapi kenapa kami dikasih kecil?” ujarnya.
Rasmidi menegaskan perjuangan tersebut akan terus dilakukan demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Ia menyebut kehadirannya di tengah aksi mahasiswa bukan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan serta menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat kepada para pengambil kebijakan.
“Ini kami tetap berjuang. Kami hadir sama di tengah kawan-kawan ini. Tidak ada niatannya kita mencari panggung. Tidak ada. Moral saya, saya dipilih rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui adik-adik semuanya,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa di Bundaran Tugu Digulis tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait berbagai isu nasional maupun daerah, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, persoalan ekonomi, hingga tuntutan peningkatan keadilan fiskal bagi Kalimantan Barat.[SK]
