Pontianak, Kalbar (Suara Nusantar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Ruang Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Rabu (17/6/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Ruang Balairungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (17/6/2026). SUARANUSANTARA/SK
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri anggota dewan dari seluruh fraksi. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pemandangan umum terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi-fraksi yang memberikan pandangan antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, serta Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera (PKS-PPP).
Berbagai pandangan yang disampaikan dewan menyoroti sejumlah aspek strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari capaian target pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, optimalisasi penyerapan anggaran, hingga dampak program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Selain itu, sejumlah fraksi juga memberikan catatan dan masukan terkait penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program-program prioritas yang dibiayai melalui APBD.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian, kritik, dan masukan yang diberikan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menghargai dan menerima dengan baik setiap pemandangan umum, catatan, maupun saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi dewan. Hal ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Krisantus, sinergi yang terjalin antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memastikan seluruh catatan strategis, pertanyaan, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan dihimpun dan ditindaklanjuti dalam penyusunan Jawaban Eksekutif yang akan disampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya.
Kehadiran Wakil Gubernur dalam rapat tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus menjaga hubungan kerja yang konstruktif dengan DPRD dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan APBD, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Melalui mekanisme pembahasan yang terbuka dan partisipatif tersebut, pemerintah daerah berharap proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat pembangunan Kalimantan Barat yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.[SK]
