Pemkot Pontianak Percepat Penanganan Banjir, Edi Kamtono: Butuh Kolaborasi hingga Pemerintah Pusat

Sebarkan:

Dinas PUPR Kota Pontianak menerjunkan eskavator amfibi untuk mengeruk parit agar memperlancar aliran air. SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kota Pontianak terus mengintensifkan berbagai upaya penanganan banjir dan genangan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi bertepatan dengan pasang air sungai atau rob.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kondisi geografis Kota Pontianak yang relatif datar menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Situasi tersebut semakin diperparah ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama dan bersamaan dengan pasang air Sungai Kapuas.

“Banjir di Kota Pontianak ini memang terus kita upayakan penanganannya. Kota Pontianak topografinya datar atau flat. Kemarin hujan terjadi lebih dari tiga jam dengan curah hujan yang cukup besar berdasarkan data BMKG,” ujar Edi, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, selain tingginya curah hujan, fenomena pasang rob juga menjadi faktor yang turut memengaruhi munculnya genangan di sejumlah kawasan. Hingga 19 Juni 2026, ketinggian pasang rob diperkirakan mencapai sekitar dua meter dengan puncak pasang terjadi pada malam hari.

“Sekarang ini sampai tanggal 19 air pasang rob mencapai sekitar dua meter. Puncaknya sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Karena hujan deras dan air pasang tinggi, kawasan yang lebih rendah menjadi tergenang,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Pontianak terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui peningkatan fungsi saluran drainase dan parit yang menjadi jalur utama aliran air.

Edi menjelaskan, pengerukan sedimentasi, penurapan saluran, serta pembenahan parit-parit besar terus dilakukan agar kapasitas tampung dan aliran air dapat berjalan lebih optimal.

“Upaya kita tetap meningkatkan fungsi parit-parit yang ada melalui pengerukan, penurapan, termasuk pembenahan parit-parit besar agar aliran air semakin lancar,” katanya.

Selain normalisasi saluran, Pemerintah Kota Pontianak juga memperkuat sistem pengendalian banjir melalui program pompanisasi. Saat ini, dua unit pompa telah disiapkan untuk membantu mempercepat pembuangan air di kawasan yang rawan mengalami genangan.

Tak hanya itu, Pemkot juga merencanakan penggantian sejumlah jembatan yang dinilai menjadi hambatan aliran air menuju Sungai Kapuas. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengaliran air dari kawasan permukiman ke saluran utama.

“Kita akan mengganti beberapa jembatan yang selama ini menghambat percepatan aliran air menuju Sungai Kapuas. Contohnya di kawasan Parit Tokaya yang memiliki daerah tangkapan air cukup luas. Saluran-saluran ini akan kita koneksikan agar aliran air lebih efektif,” paparnya.

Edi menegaskan, penanganan banjir di Pontianak tidak dilakukan secara sporadis, melainkan berdasarkan perencanaan jangka panjang yang telah dituangkan dalam master plan penanggulangan banjir kota.

Ia menyebut Pemerintah Kota Pontianak juga terus menjalin koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna mempercepat realisasi berbagai program pengendalian banjir.

“Kita sudah memiliki master plan dan terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian PU, serta Pemerintah Provinsi Kalbar. Karena persoalan banjir di Pontianak tidak hanya menyangkut wilayah kota, tetapi juga berkaitan dengan sistem tata air yang lebih luas,” ujarnya.

Menurut Edi, tantangan penanganan banjir di Kota Pontianak membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Ia memastikan Pemkot Pontianak akan terus melanjutkan berbagai program pengendalian banjir secara bertahap, mulai dari normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, pompanisasi, hingga penataan infrastruktur pendukung.

“Persoalan banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota sendiri. Diperlukan kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan Kementerian PU agar penanganannya lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah yang terus dilakukan, Pemerintah Kota Pontianak berharap dapat mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat saat menghadapi cuaca ekstrem dan pasang air sungai.[SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini