Wagub Kalbar Dorong Percepatan Infrastruktur, Tol Pontianak–Kijing Jadi Prioritas

 

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).SUARANUSANTARA/SK

Jakarta, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, tancap gas mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Langkah ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperjuangkan percepatan sejumlah proyek strategis nasional yang diyakini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.

Dalam audiensi tersebut, Krisantus diterima Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Ia hadir bersama jajaran teknis Pemprov Kalbar, termasuk Kepala Bapperida Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.

Fokus utama pembahasan adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Menurut Krisantus, status tersebut harus diiringi kesiapan infrastruktur konektivitas, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.

“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” tegasnya.

Selain tol, Wagub juga mendorong pengerukan alur Sungai Kapuas untuk menjaga kelancaran akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Tingginya sedimentasi dinilai menjadi tantangan serius bagi aktivitas pelayaran dan distribusi logistik.

Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Krisantus turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menilai kebijakan tata ruang harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, dan perlindungan masyarakat adat.

“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah guna mempercepat pembangunan jalan provinsi yang menjadi jalur vital perekonomian masyarakat.

Pihak kementerian merespons positif berbagai usulan tersebut dan menyatakan akan segera menindaklanjutinya melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat.[SK]