Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memimpin pengambilan sumpah/janji jabatan sekaligus pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/5/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, jajaran staf ahli gubernur, asisten sekda, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik. Seluruh proses pelantikan ini telah melalui prosedur yang ketat dan memperoleh rekomendasi resmi dari BKN. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan baik,” ujar Ria Norsan.
Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat sejumlah usulan jabatan yang sedang berproses di Badan Kepegawaian Negara, termasuk beberapa pejabat yang telah menerima surat keputusan namun belum dapat dilantik karena sedang menunaikan ibadah haji.
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara sehingga setiap pejabat harus menjadikan rotasi maupun promosi sebagai momentum evaluasi diri dan penyegaran organisasi.
“Amanah jabatan itu sementara. Jadikan pergeseran maupun promosi ini sebagai evaluasi diri dan penyegaran, bukan sebagai beban. Ini adalah kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta para pejabat yang baru dilantik agar mampu menjadi motor penggerak di perangkat daerah masing-masing serta memberikan dukungan maksimal kepada pimpinan OPD dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Jadikan momentum ini untuk berinovasi dan bekerja lebih maksimal. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerja keras, loyalitas, dan kemampuan saudara dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Ria Norsan juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga kualitas birokrasi melalui evaluasi kinerja secara berkala. Ia menyebut seluruh pejabat yang dilantik akan dipantau perkembangan kinerjanya dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan ke depan.
“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala. Dalam tiga hingga enam bulan akan dilihat progres dan capaian kinerjanya. Jika tidak menunjukkan kinerja maksimal, maka bisa dilakukan rotasi kembali. Karena itu bekerjalah dengan baik dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap tercipta semangat baru dalam birokrasi pemerintahan sekaligus mendorong lahirnya inovasi dan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat.[SK]
.jpeg){kind=spacer}
.jpeg){kind=spacer}
.jpg)
