 |
| Wakil kepala BGN Bidang Operasi pemenuhan gizi Irjen Pol.SUARANUSANTARA/SK |
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasi Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, mengatakan Kalimantan Barat memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kepala satuan tugas program tersebut di daerah dijabat langsung oleh kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati.
Hal itu, kata dia, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program nasional tersebut.
“Konsolidasi ini untuk menyamakan tujuan bagaimana program MBG dijalankan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Hingga saat ini di Kalbar sudah ada 508 SPPG yang terverifikasi, ini merupakan langkah yang baik,” kata Sony Sonjaya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung.
Menurutnya, ratusan SPPG yang telah terverifikasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem serta melayani sekitar 995 ribu penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
“Selain itu, SPPG juga mengandalkan sekitar 2.000 supplier untuk memenuhi kebutuhan menu setiap hari kepada para penerima manfaat yang telah terdata,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar.
Menurut Ria Norsan, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan kebutuhan pangan.
“Kami melihat ekonomi bergerak, banyak UMKM yang mendukung SPPG sehingga tidak hanya mengandalkan pasar tradisional namun juga memenuhi program pemerintah,” pungkasnya.[SK]
.jpg)
