Sekda Kalbar Soroti Polemik LCC Empat Pilar MPR RI, Minta Ada Rasa Keadilan bagi Peserta

Sekda Kalbar, Harisson, menyoroti kejanggalan penilaian pada LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar. SUARAKALBAR.CO.ID/Meriy.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Polemik hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang tengah ramai diperbincangkan publik terus menjadi perhatian berbagai pihak. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., turut memberikan tanggapan terkait keputusan dewan juri yang menuai kritik dari peserta maupun masyarakat.

Tanggapan tersebut disampaikan Harisson melalui kolom komentar akun Instagram @smansapnk_ terkait polemik hasil perlombaan yang melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak (SMANSA).

Dalam komentarnya, Harisson menilai penyelenggara seharusnya menyiapkan sistem pendukung berupa alat perekam digital untuk merekam seluruh jalannya perlombaan. Menurutnya, rekaman tersebut penting untuk melakukan pemutaran ulang apabila terjadi protes atau perbedaan penilaian saat pertandingan berlangsung.

“Sebaiknya MPR memiliki alat perekam digital sehingga saat terjadi protes seperti sekarang atau ketika juri kurang berkonsentrasi, proses penilaian bisa diputar ulang,” ujarnya.

Saat ditemui awak media pada Senin (11/5/2026), Harisson juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penilaian lomba. Ia menyoroti cara kerja dewan juri yang dinilai terlalu bergantung pada teks jawaban di perangkat penilaian dibanding memahami substansi materi secara langsung.

“Juri itu terkesan tidak paham dengan materi yang ditanyakan. Sehingga dia harus membaca jawaban yang ada di tab-nya, lalu berusaha menyandingkannya dengan jawaban anak-anak. Di situ bisa terjadi salah paham,” katanya.

Menurut Harisson, seorang juri dalam ajang akademik semestinya memiliki penguasaan materi yang baik agar mampu menilai jawaban peserta secara objektif tanpa harus terpaku pada teks jawaban.

“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu melihat tab. Cukup dengar jawaban peserta, kita sudah bisa menilai substansinya benar atau tidak,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti bahasa tubuh dan ekspresi dewan juri saat proses penilaian berlangsung. Menurutnya, sikap ragu-ragu yang terlihat dari juri dapat memengaruhi objektivitas dalam menentukan keputusan.

Harisson menekankan bahwa dalam kompetisi akademik, rasa keadilan harus menjadi hal utama yang dijaga demi melindungi semangat dan psikologis para peserta didik.

Ia berharap proses evaluasi terhadap hasil perlombaan dapat dilakukan secara profesional dan terbuka agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan, khususnya bagi siswa SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut.

“Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” pungkasnya.[SK]