Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Provinsi Sumatera Selatan dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku pembina apel.
Usai mengikuti apel, Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini masih dalam kondisi terkendali, meski sempat mengalami peningkatan pada periode Januari hingga April 2026.
“Puji syukur, sampai hari ini karhutla di Kalimantan Barat masih bisa kita kendalikan. Memang pada periode Januari hingga April terjadi peningkatan, namun hal ini hampir terjadi setiap tahun karena kondisi lahan kita,” ujarnya.
Menurut Krisantus, karakteristik lahan gambut di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat menjadi faktor utama yang menyebabkan daerah ini rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
Ia menyebut wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sebagian Kabupaten Mempawah memiliki kawasan gambut yang cukup luas dan sangat rentan terbakar.
“Lahan gambut ini sangat rentan. Bahkan tanpa pembakaran, gesekan tumbuhan kering saja bisa memicu munculnya api,” jelasnya.
Meski demikian, kondisi cuaca yang saat ini masih berada pada musim hujan dinilai sangat membantu proses pengendalian karhutla di berbagai daerah.
“Alhamdulillah saat ini musim hujan sangat membantu. Namun kita tetap siaga. BPBD, TNI, Polri, serta seluruh stakeholder terus berkoordinasi secara berkelanjutan dalam pengendalian karhutla,” tegas Krisantus.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyoroti Kabupaten Ketapang yang dinilai memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi karena luas wilayahnya serta tingginya aktivitas investasi di daerah tersebut.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha dan investor sangat diperlukan dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Saya tidak menuding, tetapi ini fakta bahwa di wilayah dengan aktivitas investasi yang cukup tinggi, luasan karhutla juga relatif besar. Ke depan, kita akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha atau investor agar turut bertanggung jawab dalam pengendalian karhutla,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan mulai meningkat dalam beberapa bulan mendatang.[SK]