Dewan Pendidikan Kalbar Soroti Polemik LCC 4 Pilar MPR RI 2026, Tekankan Keadilan dan Transparansi

Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalbar, Yudi Dharma.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 yang viral di media sosial mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalimantan Barat. Dewan Pendidikan menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar kompetisi pendidikan ke depan lebih menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Anggota Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalbar, Yudi Dharma mengatakan, sebuah kompetisi pendidikan tidak semata-mata berbicara soal menang dan kalah, melainkan juga menjaga marwah dunia pendidikan.

“Dalam sebuah kompetisi besar, terutama di ajang pendidikan, tentu kompetisi itu tidak serta-merta hanya bicara tentang sebatas menang dan kalah. Tapi lebih dari itu, pendidikan harus tetap menjaga marwahnya tentang prinsip kebenaran, keadilan, suportivitas, dan termasuk mengembangkan karakter serta nilai-nilai mentalitas,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, peserta didik yang mengikuti kompetisi bukan hanya diuji dari sisi kecerdasan, tetapi juga belajar mengenai etika, sportivitas, hingga keberanian menyuarakan kebenaran.

“Anak-anak atau peserta didik itu bukan hanya sekadar mengikuti kompetisi lalu diuji kecerdasannya. Tapi lebih dari itu, mereka belajar tentang suportivitas, etika, bagaimana menyuarakan kebenaran, serta menghargai setiap perbedaan,” katanya.

Yudi menegaskan, ketika peserta maupun pihak sekolah mempertanyakan hasil keputusan lomba, hal tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk perlawanan. Menurutnya, langkah tersebut justru bagian dari upaya menjaga marwah pendidikan.

“Ketika ada peserta, bahkan pihak sekolah yang menyampaikan terkait hasil keputusan, tentu tidak otomatis itu sebuah perlawanan. Tapi justru upaya mereka untuk menjaga marwah pendidikan, bahwa kebenaran tetap ditegakkan dan keadilan harus berdiri sebagai fondasi utama dalam sektor pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar polemik yang viral di media sosial tidak dijadikan ajang saling menyudutkan antarpihak. Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan kompetisi pendidikan di masa mendatang.

“Kami ingin mengajak seluruh pihak untuk tidak membangun narasi yang menyudutkan maupun memperkeruh polemik. Justru kondisi viral ini harus menjadi momentum refleksi agar ke depan setiap kompetisi lebih suportif, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme,” ujarnya.

Selain itu, Yudi menilai penyelenggara kegiatan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk memanfaatkan siaran langsung maupun rekaman kegiatan sebagai bentuk transparansi proses perlombaan.

“Kalau seandainya ini disiarkan secara live, bahkan ada recording-nya, ketika nanti dilihat dan terbukti siapa yang benar, tentu itu menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara,” katanya.

Menurutnya, profesionalisme dalam sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga dari bagaimana pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan humanis.

“Profesionalitas itu bukan hanya soal ketertiban administrasi, tetapi juga bagaimana penyelenggaraan kompetisi berjalan profesional, akuntabel, transparan, dan humanis,” pungkasnya.[SK]