Pemprov Kalbar Dorong Zakat Produktif, Baznas Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Umat

Sebarkan:

 

Gubernur Kalbar Ria Norsan.SUARAPONTIANAK/SK
Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan zakat yang produktif, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pengelolaan zakat secara amanah dan transparan memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan di Pontianak, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah umat Islam, namun juga memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Baznas Kalbar diharapkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan daerah dengan mengarahkan dana zakat tidak semata untuk bantuan konsumtif, tetapi juga pada program-program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi umat.

Norsan juga menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi pengurus dari kalangan muda, ia optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam penghimpunan serta pendayagunaan dana zakat.

“Kepercayaan publik adalah kunci. Integritas dan profesionalisme pengurus harus dijaga agar zakat benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar mendorong optimalisasi penerapan payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang telah berjalan sejak pertengahan 2025 ini dinilai masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih maksimal dan berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Kalbar berencana mengumpulkan seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemotongan zakat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkesinambungan sebelum disalurkan melalui Baznas Kalbar.

“Dana zakat ini harus menjadi kekuatan ekonomi umat jika dikelola secara serius dan profesional,” kata Norsan.

Selain penguatan sistem penghimpunan, Norsan juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia. Ia menilai pengelolaan zakat di Kuching telah mampu membangun berbagai aset produktif, termasuk pusat perbelanjaan, yang hasilnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

“Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana pengelolaan zakatnya maju, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas, Norsan berharap zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kalimantan Barat.

“Kolaborasi yang kuat ini diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya.[SK]
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini