Wali Kota Edi Kamtono: Peningkatan PAD Harus Selaras dengan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Warga

 

Seorang warga tengah mengakses layanan ePonti untuk membayar PBB secara online.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemudahan akses layanan publik.

“Arah kebijakan anggaran difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar semakin mudah dan efisien,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Salah satu strategi utama Pemkot Pontianak, kata Edi, adalah digitalisasi layanan publik. Transformasi digital ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.

“Pelayanan digital bukan berarti mempersulit, justru sebaliknya, mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga selaras dengan sejumlah pandangan fraksi DPRD Kota Pontianak dalam rapat paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Edi mengakui, sektor perdagangan masih menjadi salah satu fokus pembenahan, terutama dalam hal pendataan dan penertiban pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas pemerintah.

“Pendataan sektor perdagangan masih belum maksimal dan terus kita benahi setiap tahun. Pemerintah kota berikhtiar melakukan pendataan yang lebih akurat dan terkoneksi, serta menertibkan pedagang agar bisa menjalankan kewajibannya dengan tertib,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot juga berkomitmen memenuhi hak-hak para pedagang agar mereka dapat beraktivitas secara nyaman dan produktif.

“Dengan fasilitas yang memadai dan tertata, para pedagang bisa berusaha maksimal dan memperoleh penghasilan yang layak,” tambah Edi.

Selain sektor perdagangan, Edi menyebut Pemkot Pontianak juga tengah memperkuat sumber PAD lainnya, seperti pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Edi, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan anggaran. Ia menekankan agar setiap program pemerintah diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Peningkatan PAD harus sejalan dengan pelayanan publik yang berkualitas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tutupnya.[SK]