 |
| Ketua DPRD Kota Pontianak Saat Menyampaikan Tanggapan Terkait Jam Operasional Truk Tronton.SUARANUSANTARA/SK |
“Kita minta Dishub untuk menegakkan Perda terkait jam operasional tronton. Banyak keluhan ke kami, tronton yang lewatnya melampaui jam operasional,” ujar Satarudin, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, truk-truk besar yang beroperasi di jam sibuk sering kali menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Untuk itu, ia menilai perlu adanya sanksi tegas bagi pengemudi atau perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan tersebut.
“Kalau memang ada tronton yang tidak patuh pada jam operasional, kita minta diberi sanksi. Kita harus berikan punishment kepada yang melanggar,” tegasnya.
Lebih jauh, Satarudin mengusulkan agar truk-truk besar hanya diperbolehkan beroperasi pada malam hari guna menghindari gangguan arus lalu lintas di pagi dan sore hari yang merupakan waktu padat kendaraan.
“Kalau bisa malam lah, di atas jam sembilan. Pagi jangan pernah lewat. Saya akan minta ke Pak Wali Kota supaya jam operasional tronton diatur mulai jam sembilan ke atas, agar saat kendaraan ramai dan jam sibuk tidak ada lagi tronton yang melintas,” jelasnya.
Ia menegaskan, penerapan aturan ini bukan untuk membatasi aktivitas logistik, tetapi demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya.
Desakan Ketua DPRD Kota Pontianak ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Dishub untuk lebih tegas dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran jam operasional, sehingga tercipta lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar di Kota Pontianak.[SK]
