Suara Petani Sawit Mandiri Melawi Akhirnya Didengar, Bupati Siap Fasilitasi Dialog ke Tingkat Provinsi

 

Suasana audiensi petani sawit mandiri dengan pemerintah kabupaten Melawi.SUARANUSANTARA/SK

Melawi, Kalbar (Suara Nusantara) – Setelah berjam-jam berorasi di bawah terik matahari, ratusan petani sawit mandiri yang melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Melawi akhirnya mendapat jawaban dari pemerintah daerah. Perwakilan petani dipersilakan masuk ke ruang rapat utama untuk bertemu langsung dengan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, Selasa siang (19/8/2025).

Ruang rapat yang biasanya berlangsung formal, kali ini dipenuhi wajah tegang para petani. Mereka duduk berhadapan dengan jajaran pejabat Pemkab Melawi, sementara sejumlah anggota DPRD Melawi turut hadir. Tulisan besar di layar latar belakang bertajuk “Audiensi Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Petani Sawit Mandiri” menandai pentingnya pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, perwakilan petani secara bergantian menyampaikan keresahan mereka. Penyegelan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai mengancam mata pencaharian ribuan keluarga.

“Lahan itu kami kelola dengan keringat dan jerih payah bertahun-tahun. Kami bukan perambah hutan, kami hanya ingin menghidupi keluarga,” ungkap salah seorang perwakilan dengan suara bergetar, disambut anggukan rekan-rekannya.

Mereka menegaskan, kebijakan yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kawasan Hutan jangan sampai diterapkan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Melawi menegaskan bahwa kewenangan terkait kebijakan kawasan hutan berada di pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Melawi tidak menutup mata.

“Kami memahami apa yang dirasakan masyarakat. Ini persoalan serius yang harus dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah daerah siap memfasilitasi agar petani bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dan Satgas PKH,” tegas Bupati Dadi.

Seorang petani yang hadir dalam audiensi mengatakan, mereka datang bukan untuk melawan pemerintah, melainkan mencari kepastian hukum dan perlindungan.

“Kami hanya ingin kepastian, agar anak-anak kami tidak kehilangan masa depan karena lahan yang disegel,” ucapnya lirih.

Audiensi berlangsung kondusif meski sesekali diwarnai nada emosional. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkab Melawi akan menindaklanjuti aspirasi petani sekaligus mengawal komunikasi ke pemerintah pusat.

Bagi para petani sawit mandiri, pertemuan ini menjadi titik awal harapan. Dari aksi jalanan yang penuh teriakan, kini suara mereka sudah sampai ke meja rapat pemerintahan. Mereka pun berharap bisa segera berdialog langsung dengan Gubernur Kalbar dan Satgas PKH, serta yakin masih ada peluang mendapat keadilan dari negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.[SK]