Warga Tanjung Raya 1 Desak Pemerintah Bangun SMA Negeri: “Anak Kami Hanya Ingin Sekolah Dekat Rumah”

 

Suasana pengaduan di posko helpdesk SPMB Jenjang SMA/SMK di Disdikbud Kalbar.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Keresahan mendalam tengah dirasakan warga Kelurahan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur, akibat belum adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di wilayah mereka. Kondisi ini kian terasa menyulitkan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 bergulir, khususnya dalam jalur zonasi yang memprioritaskan jarak domisili.

Minimnya akses terhadap pendidikan tingkat atas membuat banyak pelajar dari kawasan ini gagal lolos ke sekolah negeri karena lokasi rumah dianggap terlalu jauh dari sekolah yang tersedia. SMAN 6 Pontianak, yang berada di Kelurahan Tanjung Raya 2, menjadi pilihan terdekat—namun tetap dinilai di luar batas zonasi.

“Sudah daftar di SMAN 6, tapi ternyata tidak masuk karena jaraknya dianggap terlalu jauh. Padahal itu yang paling dekat dari rumah kami,” ujar Yani, salah seorang warga Tanjung Raya 1, Senin (07/07/2025).
Ia kini hanya menggantungkan harapan pada jalur prestasi, namun menyadari kuota terbatas dan persaingan yang ketat membuat peluang semakin kecil.

“Masalah ini selalu terulang tiap tahun. Kami lelah, anak-anak kami terpaksa tidak sekolah atau harus ke swasta yang biayanya tidak semua orang tua mampu tanggung. Kami mohon pemerintah hadir dan membangun SMA di sini,” tegas Yani.

Keluhan serupa diungkapkan Fadlun Alkaderi, warga lainnya, yang mendatangi posko helpdesk SPMB jenjang SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (08/07/2025).
Fadlun datang untuk membantu anak tetangganya, pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang gagal masuk ke sekolah negeri akibat salah zonasi karena kurangnya sosialisasi.

“Anak itu harusnya daftar ke SMK 7 di Tanjung Raya 2, tapi karena tak tahu aturan zonasi, dia malah daftar ke SMKN 3 di Jalan S. Parman, Pontianak Selatan. Akhirnya tidak diterima,” jelas Fadlun.

Ia menilai, tidak adanya sekolah negeri di Tanray 1 membuat anak-anak dari wilayah ini kerap salah memilih sekolah tujuan. Tak sedikit pula dari mereka yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan swasta.

“Anak-anak di sini nyaris tak punya pilihan. Kalau tidak diterima di negeri, ya harus ke swasta. Tapi orang tua mereka banyak yang tidak sanggup membayar,” ujarnya.

Fadlun bersama warga lainnya mendesak pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, agar membuka akses pendidikan yang lebih adil di wilayah Tanjung Raya 1.

“Kami mohon, tolong bangunkan SMA atau SMK negeri di Tanray 1. Anak-anak di sini cuma ingin sekolah dekat rumah. Mereka tidak minta sekolah favorit, hanya sekolah negeri yang layak dan bisa dijangkau,” tuturnya dengan penuh harap.

Masyarakat Tanjung Raya 1 menegaskan bahwa pembangunan sekolah negeri di wilayah mereka bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, tetapi juga komitmen nyata dalam pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial.[SK]