Pemprov Kalbar Sebut 1.259 Hektare Lahan Terbakar Berhasil Dipadamkan, 60,9 Hektare Masih Ditangani

Sebarkan:

 

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Data Analytic Room, Jumat (23/10/2026).
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga 22 Oktober 2026, sekitar 1.259,1 hektare dari total perkiraan 1.320 hektare lahan yang terbakar selama September hingga Oktober 2026 telah berhasil dipadamkan. Dengan demikian, sekitar 60,9 hektare masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Perkembangan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Data Analytic Room, Jumat (23/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan beserta jajaran pemerintah pusat atas dukungan dalam memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat berperan penting dalam meningkatkan kapasitas penanganan kebakaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tercatat 39 Titik Panas Berkepercayaan Tinggi

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 22 Oktober 2026 tercatat 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan dan Pelang, serta Kabupaten Sintang dan Melawi.

“Dapat kami laporkan, Bapak Menteri, perkiraan total luas lahan yang terbakar selama periode September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sehingga masih terdapat sekitar 60,9 hektare yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” ujar Ria Norsan.

Ia menjelaskan, pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara secara terpadu. Satgas Darat telah menangani area seluas 1.112 hektare, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 147,5 hektare.

Ria Norsan menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas.

“Penanganan karhutla ini tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Ketapang Jadi Wilayah Perhatian

Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih ditemukan konsentrasi titik panas di sejumlah kecamatan, termasuk Kendawangan dan Pelang.

Meski jumlah titik panas menunjukkan tren penurunan dan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir mulai membaik, pemerintah tetap melanjutkan pemantauan dan upaya pemadaman.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemunculan kembali titik api, terutama di wilayah yang masih berpotensi mengalami kebakaran.

Koordinasi Diperkuat untuk Cegah Kebakaran Meluas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait agar penanganan karhutla berjalan efektif.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan dapat diminimalkan. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini