Pemprov Kalbar Koordinasi dengan Pertamina dan PLN, Atasi Distribusi BBM dan Pemadaman Listrik

 

Rapat koordinasi bahas BBM yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, serta pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat.

Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan Pertamina, PLN, PT AKR, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Ria Norsan mengatakan, rapat tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret untuk mengatasi hambatan penyaluran BBM ke wilayah pedalaman dan pesisir, sekaligus mencari solusi atas gangguan pasokan listrik.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Pertamina berupaya meningkatkan kelancaran distribusi BBM bersubsidi agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Keluhan warga, termasuk nelayan di sejumlah kawasan pesisir, menjadi salah satu perhatian pemerintah.

“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” kata Ria Norsan.

Ia meminta seluruh instansi terkait dan badan usaha di sektor energi memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta mempercepat penanganan kendala di lapangan.

Pertamina Tambah 27 Mobil Tangki

Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat menjelaskan, penyaluran BBM ke sejumlah wilayah pedalaman, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak, menghadapi tantangan geografis serta kendala transportasi.

Salah satu hambatan terjadi pada pengiriman pasokan melalui jalur sungai menuju depot di Sintang. Surutnya permukaan air Sungai Kapuas mengganggu distribusi BBM menggunakan kapal.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina mengoptimalkan pasokan melalui Terminal BBM Pontianak dan memperkuat distribusi lewat jalur darat dengan menambah sekitar 27 unit mobil tangki.

Pertamina juga menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak mobil tangki untuk mendukung kelancaran perjalanan, terutama dalam pengiriman BBM ke wilayah dengan jarak tempuh yang jauh.

Penambahan armada tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan BBM dan memperlancar distribusi ke daerah yang mengalami kendala pasokan.

Pemadaman Listrik Berkaitan dengan Pemeliharaan PLTU Ketapang

Sementara itu, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan besar atau major overhaul pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.

Pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 54 hari. Selama proses berlangsung, kemampuan pasokan daya dalam sistem kelistrikan mengalami keterbatasan sehingga PLN perlu melakukan pengaturan beban.

Maria mengatakan, PLN berupaya meminimalkan dampak pemadaman dengan mengatur pelaksanaannya pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi terdampak ditargetkan maksimal dua jam.

“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” ujarnya.

Pemprov Minta Penanganan Dipercepat

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar mendorong Pertamina dan PLN terus menjalankan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kendala pasokan BBM dan gangguan kelistrikan.

Sinergi lintas instansi diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM, memperlancar distribusi hingga wilayah pedalaman dan pesisir, serta meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. [SK]