 |
| Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD Kabupaten Kubu Raya membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Sidang Paripurna DPRD Kubu Raya, Senin (19/10/2026). |
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan tiga Raperda yang dibahas meliputi pembangunan gedung DPRD, pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal, dan perlindungan guru.
Menurut Sukiryanto, pembangunan gedung DPRD diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas lembaga legislatif sekaligus meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan daerah.
Lokasi pembangunan direncanakan berada di kawasan Parit Muksin dengan lahan yang dinilai cukup luas. Gedung tersebut juga direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk jogging track.
“Alhamdulillah, saya bersyukur rencana pembangunan gedung DPRD ini mulai dibahas. Lokasinya sudah direncanakan di daerah Parit Muksin dan lahannya cukup luas. Menurut rencana, fasilitasnya juga akan dilengkapi, termasuk jogging track,” ujar Sukiryanto.
Selain pembangunan gedung DPRD, Raperda tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat tersebut.
Sementara itu, Raperda tentang perlindungan guru diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan, sehingga tenaga pendidik dapat menjalankan tugas secara profesional.
Pembangunan Gedung DPRD Direncanakan Dua Tahap
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menjelaskan bahwa Raperda pembangunan gedung DPRD diperlukan sebagai landasan hukum sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi dasar dinilai perlu direvisi untuk mengakomodasi rencana pembangunan gedung DPRD yang baru.
Jainal menyebutkan, pembangunan tersebut direncanakan menelan anggaran Rp60 miliar yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pada 2027 dialokasikan sebesar Rp30 miliar, sedangkan tahap kedua pada 2028 sebesar Rp30 miliar.
Dengan skema tersebut, pembangunan ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan selesai pada 2028.
“Kalau Raperda ini disetujui, kita memiliki payung hukum untuk pembangunan gedung DPRD. Targetnya, pembangunan bisa mulai dikerjakan pada 2027 dan selesai pada 2028,” jelas Jainal.
Meski demikian, rencana pembangunan tersebut masih harus melalui proses pembahasan dan persetujuan regulasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendapatan Daerah 2027 Ditargetkan Rp1,61 Triliun
Dalam sidang paripurna yang sama, Sukiryanto juga menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan anggaran disusun dengan mempertimbangkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Prioritas pembangunan pada 2027 mencakup peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pemenuhan pelayanan sosial dasar.
Berdasarkan pengantar Nota Keuangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,61 triliun. Angka tersebut meningkat Rp25,22 miliar atau 1,59 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp1,58 triliun.
Sementara itu, belanja daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,56 triliun, turun Rp76,31 miliar atau 4,65 persen dibandingkan anggaran belanja 2026 yang mencapai Rp1,64 triliun.
Jainal Abidin mengatakan penurunan rencana belanja daerah berkaitan dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Meski menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.
Pembahasan tiga Raperda dan rancangan APBD tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk tahun anggaran mendatang.
Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kemampuan keuangan daerah agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai prioritas masyarakat. [SK]
.jpg)
