Sanggau, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah kondisi musim kemarau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kabupaten Sanggau yang berada di Sekretariat TRC Sanggau, Rabu (26/8/2026).
Wabup Sanggau Susana Herpena Tinjau Posko Satgas Karhutla, Soroti Kesiapan Alat dan Dampak Lintas Negara. SUARANUSANTARA/SK
Dalam peninjauan tersebut, Susana menekankan pentingnya kesiapan personel, peralatan pemadam serta dukungan seluruh pihak untuk mengantisipasi munculnya titik api dan mencegah kebakaran meluas.
Menurutnya, kesiapan sarana menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi Karhutla, terlebih Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Pemkab Sanggau, kata Susana, terus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung penanganan Karhutla. Salah satunya dengan meminta para investor menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang nantinya dapat membantu masyarakat di desa dan kecamatan.
“Memang kita berupaya tadi melalui beberapa para investor juga diwajibkan memiliki APAR supaya ini juga membantu masyarakat yang ada di desa dan juga kecamatan dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Susana juga meminta setiap peralatan yang mengalami kerusakan segera diperbaiki agar tidak menghambat respons ketika terjadi kebakaran.
Sementara apabila terdapat kekurangan kendaraan operasional, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui instansi terkait.
“Kalau memang kendaraan ini diperlukan artinya segera perbaiki, kesiapan juga kita siapkan, memang ini menjadi hal yang darurat dan perlu kita siapkan. Kalau butuh mobilnya tadi perlu perbaikan kita perbaiki, kalau memang kita butuh mungkin kendaraan kekurangan nanti kita akan upayakan berkoordinasi untuk ke provinsi maupun juga pusat,” katanya.
Susana menegaskan, posisi geografis Sanggau sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia, membuat penanganan Karhutla memiliki dimensi yang lebih luas.
Menurutnya, asap akibat kebakaran tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di dalam negeri, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan lintas batas apabila tidak ditangani secara serius.
“Mengingat Kabupaten Sanggau sekali lagi adalah kabupaten yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan ada Brunei juga dengan Singapura. Tugas kita menjaga supaya ini tidak menjadi gejolak secara ASEAN dan tentunya internasional. Ini bentuk tanggung jawab kita,” ujarnya.
Ia mengakui munculnya berbagai keluhan dan pemberitaan terkait dampak asap menjadi perhatian yang harus disikapi secara bijak. Karena itu, menurutnya, komunikasi dan edukasi perlu dibangun secara bersama, termasuk melihat kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang memiliki budaya berladang.
“Kalau kita lihat di media dan juga beberapa informasi ya mereka juga sudah mulai protes. Karena seolah dampaknya dari kita. Tapi upaya ini kita lihat, kaji, ternyata dengan budaya dan juga dimana kita masih satu rumpun, di sana juga pun ada berladangnya juga,” ucapnya.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peladang, agar tetap dapat menjalankan tradisi berladang tanpa menggunakan metode pembakaran lahan.
Susana menegaskan, pemerintah daerah tidak bermaksud menghilangkan budaya masyarakat dalam bercocok tanam. Namun, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar perlu diubah untuk mencegah munculnya asap dan risiko kebakaran yang lebih luas.
“Edukasi untuk ke depan kepada para peladang bagaimana sih berladang tidak dengan membakar lahan. Bentuk adat dan budaya tetap mereka jalankan tapi tidak dengan membakar. Karena asapnya yang jadi masalah,” jelasnya.
Menurut Susana, masyarakat peladang justru memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap aktivitas pertanian masyarakat sepanjang dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan kebakaran.
“Kalau peladang tidak ada masalah, justru pemerintah daerah mendukung. Dimana seluruh masyarakat peladang juga membantu dalam program ketahanan pangan untuk Kabupaten Sanggau, bangsa Indonesia,” katanya.
Peninjauan Posko Satgas Karhutla tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkab Sanggau menghadapi musim kemarau. Pemerintah daerah memastikan kesiapan peralatan, personel, dukungan dunia usaha serta edukasi kepada masyarakat terus diperkuat.
Dengan sinergi seluruh unsur, Pemkab Sanggau berharap potensi Karhutla dapat ditekan sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi bencana asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi hingga hubungan lintas batas.[SK]