Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Kondisi tersebut juga tercermin pada kinerja ekonomi Kalimantan Barat yang terus bertumbuh positif hingga semester pertama tahun 2026, didukung oleh pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin efektif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat..jpeg)
Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Bagian Barat Edisi Juli 2026. SUARANUSANTARA/SK
Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tercatat tumbuh 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kalbar tetap bergerak dinamis meski menghadapi tantangan global yang tidak menentu.
Selain pertumbuhan ekonomi yang kuat, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan kondisi yang terjaga. Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,97 persen.
Di sektor pertanian, kesejahteraan petani terus membaik. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat yang mencapai 176,87, tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan. Sementara itu, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, menunjukkan bahwa nilai ekspor daerah tetap lebih tinggi dibandingkan impor.
Kinerja ekonomi yang positif tersebut turut ditopang oleh realisasi APBN yang menunjukkan tren menggembirakan. Hingga 30 Juni 2026, Pendapatan Negara di Kalimantan Barat mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target, meningkat 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu anggaran, tumbuh 4,77 persen secara tahunan.
Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp466,79 miliar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp667,45 miliar, atau tumbuh 6,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp5,41 triliun atau 48,26 persen dari pagu, meningkat signifikan hingga 54,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,84 triliun, termasuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.
Selain itu, Belanja Barang mencapai Rp1,59 triliun, yang digunakan untuk mendukung operasional berbagai layanan publik, termasuk pemeliharaan infrastruktur konektivitas darat seperti jalan dengan realisasi mencapai Rp328,90 miliar.
Sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp973,59 miliar, yang diarahkan untuk pembangunan sarana pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi fasilitas pendidikan madrasah di berbagai daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa setiap belanja negara harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Selain Belanja Pemerintah Pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga terus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu, meningkat 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penyaluran tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,23 triliun, DAK Nonfisik Rp1,11 triliun, Dana BOSP Rp735,04 miliar, Dana Desa Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas Rp80,16 miliar, serta DAK Fisik Rp14,85 miliar.
Dana tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dana Desa Tahap I telah disalurkan kepada 2.035 desa, sedangkan Tahap II telah menjangkau 322 desa. Di sektor pendidikan, dana BOS telah mendukung kegiatan belajar mengajar bagi 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di seluruh Kalimantan Barat.
APBN juga terus menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Hingga 22 Juli 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program tersebut, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ yang digunakan untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 30 Juni 2026 telah dimanfaatkan oleh 441.240 orang, atau sekitar 7,6 persen dari total sasaran di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,89 miliar. Program ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang serta didukung pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.
Dukungan APBN terhadap sektor usaha juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur, atau sekitar 57,99 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.
KUR Mikro menjadi skema pembiayaan terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur. Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni mencapai Rp298,65 miliar.
Selain itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi sebesar Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp78,10 miliar yang dimanfaatkan oleh 14.170 debitur.
Melihat capaian tersebut, sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap program-program pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif.
Dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren positif, Kalimantan Barat dinilai memiliki modal yang kuat untuk terus melanjutkan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.[SK]
.jpg)
.jpg)
