Gubernur Ria Norsan Dorong Pengelolaan Zakat Profesional dan Transparan, ASN Kalbar Wajib Zakat 2,5 Persen

 

Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam kegiatan Rakorda Kalbar pada Selasa (04/11/2025).SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Kalimantan Barat yang digelar di Pendopo Gubernur, Selasa (4/11/2025).

“Pemerintah Provinsi sangat mendukung kegiatan ini. Harapan kami, BAZNAS ke depan bisa semakin banyak menarik zakat dari para muzaki sehingga lebih banyak fakir miskin yang terbantu,” ujar Norsan.

Ia menegaskan, Pemprov Kalbar telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan pemotongan zakat profesi bagi ASN Muslim melalui sistem payroll. Kebijakan ini dinilai mampu menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan zakat.

“Kita sudah mulai memotong langsung 2,5 persen gaji ASN Muslim. Harapan saya, kebijakan ini juga diterapkan di seluruh kabupaten/kota,” tambahnya.

Menurutnya, zakat profesi bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial dalam membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Kalau ASN memberi contoh, insyaallah muzaki lain akan ikut,” tegas Norsan.

Lebih lanjut, ia mendorong BAZNAS Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam mengelola dana umat. Ia mencontohkan model pengelolaan zakat di Kuching, Malaysia, yang dinilainya sangat profesional karena mampu mengembangkan unit bisnis untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

“Di sana bahkan ada mal yang hasil keuntungannya disalurkan untuk masyarakat tidak mampu. Saya ingin BAZNAS Kalbar juga bisa belajar dari sistem seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Norsan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penggunaan dana umat, termasuk dana hibah rumah ibadah. Ia mengingatkan agar setiap penerima hibah tertib dalam administrasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Terakhir, ia berpesan agar seluruh pengurus BAZNAS di kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan memperbaiki manajemen agar pengelolaan zakat semakin profesional, amanah, dan berdaya guna.

“Dana umat ini harus benar-benar dikelola dengan baik, transparan, dan berdampak luas. Inilah ladang amal untuk kita semua,” pungkasnya.[SK]