 |
| Bupati Satono tegaskan pentingnya perlakuan khusus untuk wilayah perbatasan yang termaksud dalam daerah 3T.SUARANUSANTARA/SK |
Menurut Satono, meskipun pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah, wilayah perbatasan seperti Sambas semestinya mendapat kebijakan khusus mengingat posisinya yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Pemerintah pusat memang masih moratorium pemekaran daerah baru, tapi kami di Sambas berharap ada perlakuan khusus. Sambas ini adalah wajah terdepan Indonesia di negeri jiran,” ujar Satono.
Ia menilai bahwa wacana pembentukan Provinsi Sambas Raya sudah saatnya dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat. Selain untuk pemerataan pembangunan, pemekaran wilayah ini juga dinilai penting bagi penguatan pertahanan, keamanan, serta ketahanan pangan di kawasan perbatasan.
“Sambas ini sangat strategis. Laut Paloh termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang terhubung langsung ke Laut Cina Selatan,” tambahnya.
Satono menyebut perjuangan masyarakat Sambas untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan sebagai daerah strategis nasional telah berlangsung lebih dari dua dekade. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum kebangkitan baru bagi wilayah perbatasan.
“Perjuangan teman-teman sudah berjalan lebih dari 23 tahun. Sudah waktunya Sambas mendapatkan peran strategis dan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan perhatian terhadap daerah perbatasan sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia maju dan berdaulat.
“Kami berharap pemerintah pusat memberi atensi lebih kepada daerah perbatasan demi percepatan pembangunan, sekaligus berkontribusi mewujudkan visi besar Presiden Prabowo,” tutupnya.[SK]
