Gubernur Kalbar Gratiskan SPP SMA Swasta pada 2026: Komitmen Pemerataan Pendidikan

 

Potret Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan diajak berfoto tamu undangan rapat paripurna DPRD pada Senin (03/03/2025) sore.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dengan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA swasta di Kalbar pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi siswa sekolah negeri.

“Alhamdulillah, kita sudah minta Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata SMA swasta. Tahun ini kita prioritaskan sekolah-sekolah swasta yang tidak mampu dulu, terutama yang kondisinya mulai tutup,” ujar Norsan dalam wawancara usai Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Senin (03/03/2025).

Gubernur menekankan bahwa sekolah-sekolah swasta besar seperti SMA Paulus dan Santo Petrus tetap akan mendapat perhatian, namun bantuan bagi mereka akan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

“Itu bukan tidak kita bantu, tetapi nanti kita menunggu anggaran cukup. Karena tahun ini ada pemotongan anggaran, sehingga belum bisa menampung semuanya,” jelasnya.

Program pembebasan SPP ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai keadilan pendidikan di Kalbar. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi perbedaan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Kalau dulu kan hanya negeri, tapi sekarang swasta juga kita bebaskan. Kita ingin pendidikan bisa merata bagi semua,” tegas Norsan.

Pada tahap awal, sekitar 40 ribu siswa SMA swasta ditargetkan mendapatkan pembebasan SPP pada tahun ini. Namun, akibat keterbatasan anggaran, pemerintah harus menerapkan skala prioritas dalam implementasinya.

“Saya yakin tahun 2026, insya Allah semuanya bisa tertampung,” tambah Norsan dengan optimisme.

Program ini menjadi bagian dari visi dan misi pemerintahan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Dengan kebijakan ini, diharapkan anak-anak di Kalbar dapat menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya, sehingga masa depan mereka lebih terjamin.

Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya mencari solusi terbaik dalam pengelolaan anggaran agar seluruh siswa SMA swasta bisa merasakan manfaat program ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.[SK]