Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat segera diganti. Desakan ini muncul setelah berbagai permasalahan di bidang pendidikan di Kalbar dinilai tidak kunjung terselesaikan, terutama kasus pemangkasan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) saat unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu (19/2/2025).SUARANUSANTARA/SK
Ketua Umum KMKS, Dimas Yosa Ananda, menyampaikan kekecewaannya dalam orasinya saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu (19/2/2025). Menurutnya, kinerja Disdikbud Kalbar dinilai tidak efektif dalam menjalankan program pendidikan, khususnya dalam pengawasan penyaluran dana PIP kepada siswa penerima manfaat.
"Kami sangat kecewa dengan kinerja Disdikbud Kalbar yang tidak efektif dalam menjalankan program pendidikan, terutama dalam mengawasi penyaluran dana PIP. Banyak siswa melaporkan adanya pemangkasan dana PIP hingga 50 persen, dan ini jelas mencederai hak pendidikan siswa," tegas Dimas di hadapan para peserta aksi.
KMKS menerima banyak laporan dan pengaduan dari siswa mengenai dugaan pemotongan dana PIP yang seharusnya mereka terima secara penuh. Pemangkasan ini dinilai menciptakan keresahan di kalangan siswa dan wali murid, mengingat dana PIP sangat penting untuk membantu biaya pendidikan siswa yang kurang mampu.
Selain itu, KMKS juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran PIP oleh Disdikbud Kalbar. Minimnya keterbukaan informasi tersebut dinilai berdampak negatif pada hak-hak siswa yang seharusnya memperoleh manfaat penuh dari program pemerintah tersebut.
"Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat diperlukan. Kami tidak ingin ada praktik-praktik yang merugikan siswa, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan dana PIP ini," ujar Dimas.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sambas Peduli Pendidikan berencana mengajukan petisi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Petisi tersebut berisi tuntutan untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Disdikbud Kalbar beserta jajarannya selama masa jabatan mereka.
KMKS berharap DPRD Kalbar dapat bertindak tegas dan mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka juga meminta agar ada pembenahan struktural di sektor pendidikan Kalbar, demi memastikan program-program pendidikan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disdikbud Kalbar belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari KMKS tersebut. Masyarakat berharap agar instansi terkait segera memberikan klarifikasi dan solusi atas permasalahan ini.
DPRD Provinsi Kalimantan Barat diharapkan segera turun tangan dalam menyikapi tuntutan mahasiswa dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kalbar. Langkah ini diperlukan untuk memastikan dana bantuan pendidikan, seperti PIP, benar-benar sampai ke tangan siswa yang berhak tanpa adanya pemotongan yang tidak semestinya.[SK]
.JPG)
