Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada September 2024. Data terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 333,99 ribu orang, turun sebanyak 2,09 ribu orang dibandingkan data Maret 2024.Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin.SUARANUSANTARA/SK
Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers di Pontianak, Kamis (16/1/2025).
“Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 6,25 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap Maret 2024,” ujarnya, mengutip laporan dari ANTARA.
Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, data menunjukkan tren yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan, dari 4,25 persen pada Maret 2024 menjadi 4,62 persen pada September 2024. Ini berarti ada tambahan 8,88 ribu orang yang masuk kategori miskin di wilayah perkotaan, dari 85,94 ribu orang menjadi 94,82 ribu orang.
Sebaliknya, di wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin menurun dari 7,58 persen pada Maret 2024 menjadi 7,26 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 10,97 ribu orang, dari 250,14 ribu orang menjadi 239,17 ribu orang.
BPS juga mencatat garis kemiskinan pada September 2024 berada di angka Rp611.320,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini terdiri dari Rp460.485,00 (75,33 persen) untuk kebutuhan makanan dan Rp150.835,00 (24,67 persen) untuk kebutuhan non-makanan.
Rata-rata rumah tangga miskin di Kalbar memiliki 5,54 anggota, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata tercatat sebesar Rp3.386.713,00 per rumah tangga per bulan.
Penurunan jumlah penduduk miskin di Kalbar, terutama di perdesaan, menunjukkan dampak positif dari berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Namun, peningkatan kemiskinan di perkotaan menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera diatasi.
Program-program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah di kawasan perkotaan dan pemerataan akses ekonomi diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan pada masa mendatang.[SK]