Nelayan Muara Pawan Klarifikasi Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Soroti Keterbatasan Kuota

Nelayan Muara Pawan Sebut Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, Tapi Kuota Terbatas.SUARANUSANTARA/SK

Ketapang,Kalbar (Suara Nusantara) – Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang sempat mencuat di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (8/5/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi melalui SPBUN selama ini berjalan baik dan dinilai tepat sasaran. Meski demikian, mereka mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh nelayan.

Salah seorang nelayan Desa Tempurukan, Indi, mengatakan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam proses distribusi maupun pelayanan BBM subsidi kepada nelayan. Namun, keterbatasan kuota membuat sebagian nelayan belum mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan operasional melaut.

“Kalau untuk kami, BBM subsidi di sini tidak langka, pelayanan juga tidak ada masalah. Tapi kami memang merasa kekurangan, karena masih ada nelayan yang belum mendapatkan BBM akibat kuotanya terbatas,” ujar Indi.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan stok BBM, melainkan meningkatnya jumlah nelayan dan kapal baru yang tidak diimbangi dengan penambahan alokasi kuota dari pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas melaut sebagian nelayan yang belum berjalan optimal.

Hal senada disampaikan Aris, nelayan setempat lainnya. Ia menilai distribusi BBM subsidi di wilayah mereka sejauh ini telah berjalan sesuai sasaran.

“Terkait isu kelangkaan, kami selaku nelayan di sini tidak mempermasalahkan penyalurannya karena sudah tepat sasaran,” tegasnya.

Para nelayan berharap pihak terkait, khususnya PT Pertamina (Persero) serta pengelola SPBUN, dapat menghadirkan solusi konkret melalui penambahan kuota BBM subsidi dan evaluasi sistem distribusi di wilayah Muara Pawan.

Selain itu, Indi juga mengusulkan agar SPBUN Tempurukan lebih memprioritaskan kebutuhan nelayan lokal dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri sebelum menyalurkan BBM ke wilayah lain, termasuk Desa Sukabangun.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak SPBUN. Namun alasannya memang belum ada penambahan kuota dari pusat. Kuota yang ada saat ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena harus menyesuaikan dengan jatah nelayan yang telah memegang rekomendasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, komunitas nelayan Tempurukan dan Sungai Awan Kiri juga membacakan lima poin pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas dan mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Ketapang.

Adapun lima poin pernyataan sikap tersebut meliputi:

1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil.
2. Mendukung penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan.
3. Mengajak seluruh nelayan menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasional dan tidak memperjualbelikannya kembali.
4. Mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi.
5. Berharap adanya pengawasan ketat agar hak-hak nelayan kecil dapat terpenuhi secara adil dan merata.

“Pernyataan sikap ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga kesejahteraan nelayan sekaligus memastikan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Ketapang,” tutup perwakilan komunitas nelayan.[SK]