Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar. Ia meminta Pertamina segera mengambil langkah antisipatif dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.
DOK- Tabung gas elpiji 3 kilogram. SUARANUSANTARA/SK
Menurut Zulfydar, kelangkaan LPG bersubsidi merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan gas untuk aktivitas sehari-hari.
“Dengan saya dengar adanya gas yang langka, saya kira Pertamina harus segera melakukan antisipasi ya, jangan sampai berlarut. Dicek kebenarannya dari komunikasi antara Pertamina dengan pelaku, pelaku itu isunya minim gas, dengan depotnya sendiri. Nah depot sendiri saya kira depot Pertamina, saya kira depot gasnya itu harus mampu menyediakan barang itu dan disampaikan kepada publik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).
Politisi tersebut menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan akar persoalan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pertamina, menurutnya, perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari depot penyimpanan, agen, hingga pangkalan penyalur.
Ia menegaskan, apabila memang terjadi keterlambatan distribusi atau kendala pasokan, informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Jika memang masih ada keterlambatan perjalanan atau apa, atau pembagian yang lambat, artinya Pertamina harus melakukan penyampaian hasil. Apakah itu benar ini persoalan kuota atau memang keterlambatan. Tapi Pertamina harus menyampaikan, jangan sampai Pertamina tidak menyampaikan pesan ini kepada masyarakat,” katanya.
Zulfydar mengingatkan bahwa komunikasi publik yang baik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika terjadi gangguan terhadap kebutuhan pokok yang digunakan secara luas oleh warga.
Menurutnya, tanpa penjelasan yang jelas, kelangkaan LPG berpotensi memicu keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat yang kesulitan memperoleh gas bersubsidi.
“Jangan sampai nanti berlarut-larut lagi, nanti tambah ramai lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Zulfydar menegaskan bahwa dampak kelangkaan LPG tidak hanya dirasakan oleh masyarakat rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan gas sebagai penunjang utama kegiatan usaha mereka.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil yang bergantung pada kestabilan pasokan LPG bersubsidi.
“Hal ini harus segera dilakukan antisipasi supaya tidak ada masalah kuota dan ini menjadi masalah dapur, emak-emak, UMKM, dampaknya banyak sekali,” tegasnya.
Sejumlah warga di Pontianak dan Kubu Raya dalam beberapa hari terakhir mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram. Di sejumlah lokasi, masyarakat harus mendatangi beberapa pangkalan hingga pengecer untuk mendapatkan gas bersubsidi yang biasa digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
Kondisi tersebut memunculkan harapan agar pihak terkait, khususnya Pertamina dan jaringan distribusinya, segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan LPG kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.[SK]