Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI)..jpeg)
Asistensi SAKIP dan Zona Integritas, Sekda Kalbar Dorong Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. SUARANUSANTARA/SK
Hal tersebut disampaikan Harisson saat memberikan arahan pada kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada KemenPAN-RB yang telah memberikan pendampingan dan asistensi kepada jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman terkait sistem penilaian kinerja dan reformasi birokrasi.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujar Harisson.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan adanya peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, seluruh perangkat daerah harus memahami secara menyeluruh indikator serta mekanisme penilaian kinerja.
Menurut Harisson, perangkat daerah tidak boleh berhenti pada capaian yang telah diraih, melainkan harus terus melakukan perbaikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja.
“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” katanya.
Selain peningkatan nilai SAKIP, Harisson juga menyoroti pentingnya penguatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai komitmen perangkat daerah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) masih perlu ditingkatkan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap minimnya pengajuan predikat Zona Integritas agar semangat membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat tetap terjaga.
“Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” tegasnya.
Harisson juga menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas. Menurutnya, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Sekda Kalbar berharap adanya penyelarasan indikator penilaian kinerja antara KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kesamaan persepsi dan indikator akan membantu pemerintah daerah bekerja lebih efektif tanpa terbebani oleh berbagai ukuran penilaian yang berbeda.
“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.
Harisson menegaskan bahwa penerapan SAKIP bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan maupun tingkat penyerapan anggaran, tetapi lebih kepada capaian hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap asistensi yang diberikan KemenPAN-RB dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kalimantan Barat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, dan menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
