“Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi,” ujar Edi Suryanto di Kantor Wali Kota, Selasa (24/12/2024).
Sebagai langkah konkret, Pemkot Pontianak telah memangkas hampir 50 persen anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2025. Selain itu, Edi menegaskan pentingnya meritokrasi dalam tubuh Pemkot Pontianak sebagai upaya mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Proses seleksi pejabat, termasuk jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selalu melibatkan panitia seleksi yang terdiri dari akademisi dan pihak eksternal. Mekanisme ini memastikan transparansi dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Selain penghematan anggaran, Pemkot Pontianak juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045, yang menargetkan kemandirian anggaran di tingkat daerah.
“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” ujar Edi.
Salah satu inovasi unggulan yang saat ini sedang dikembangkan adalah pembangunan hidran di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai strategis mengingat Pontianak kerap menghadapi tantangan kebakaran lahan selama musim kemarau.
“Ketika kemarau, kebakaran lahan menjadi masalah besar. Kita perlu hidran di titik-titik rawan karhutla untuk memastikan ketersediaan air bagi pemadam kebakaran,” jelas Edi.
Edi juga menekankan pentingnya integritas dan pelayanan prima bagi masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak diminta untuk selalu mengutamakan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.
“Landasi pekerjaan dengan integritas, pahami aturan, dan prioritaskan kesejahteraan masyarakat,” pesan Edi.
Dengan kombinasi efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, dan inovasi pelayanan publik, Pemkot Pontianak optimistis dapat terus mendukung kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah yang mandiri secara finansial. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi contoh nyata keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah.[SK]
